PALU – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura mengatakan, bahwa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pasti berat, harus ada program out of the box, berpikir di luar kebiasaan, dan harus ada terobosan.
“Kemiskinan dan stunting fokus kita. Ini berat tapi harus berani. Ini tugas suci, mengejar pahala.Ini tugas kita, tidak ada yang tidak mungkin.Kita gas pool.kita gas sdikit, tekan sdikit,” ucap Gubernur saat menerima audiensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng, Selasa (18/01).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas P2KB, Kepala Perwakilan BKKBN, Kepala Bappeda, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
Berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Sulteng berada diperingkat ke 8 secara nasional angka stunting tinggi dengan prevelensi sebesar 29.7 persen. Begitu pun dengan angka wasting sebesar 9.4 persen yang menggiring Sulteng masuk dalam kategori gizi akut kronis.
Menyikapi isu penting ini, Gubernur mengarahkan seluruh lintas sektor berkolaborasi dan berinovasi agar tercipta akselerasi penurunan stunting yang luar biasa sehingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sulawesi tengah tahun 2021-2026 yakni 13 persen di tahun 2024 dan 8 persen di tahun 2026. Dirinya optimis Stunting di Sulteng akan teratasi dengan saling keroyokan program
“Saya optimis ini akan turun kedepan, kalau kita menurunkan angka kemiskinan begitu juga stunting karena ini beririsan. Saya yakin dan percaya. Saya minta kepala BKKBN bantu saya untuk bisa mensosialisasikan program ini,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Sulteng menjelaskan, ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPPS. Diantaranya, penanganan stunting berbasis desa lokus yang dibagi ke dalam kategori desa urban, rural dan remote area. Ada enam desa yang berada di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong yang menjadi akan menjadi pilot project.
Program lainnya dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Tenny C. Soriton, S.Sos.,MM yakni, pembentukan Tim Pendamping Keluarga.
Tenny melaporkan bahwa 2484 Tim Pendamping Keluarga telah dipersiapkan oleh BKKBN, dimana setiap tim terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Petugas Pembantu KB Desa BKKBN. Jika di total ada 7.452 orang yang diberdayakan BKKBN untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia dibawah 5 tahun
“Kami sudah menyiapkan tim TPPS, Satgas Percepatan Penurunan stunting dan juga Tim Pendamping Keluarga yang berada di setiap desa di Sulawesi Tengah. Kemiskinan menjadi salah satu indikator penyebab anak stunting, tetapi Penyebab srunting juga dari pola asuh untuk kita fokus bagaimana jangan sampai lahir stunting” ungkap Tenny.
Tidak hanya itu, ada juga materi pembelajaran bermuatan lokal tentang stunting yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru serta monitoring kepada 28.000 ibu hamil yang akan melahirkan di tahun 2022 terkhusus kepada 8.000 ibu hamil yang terdata mengalami kekuarangan energi Kronik.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menginginkan agar dilakukan pertemuan yang mengundang para pengambil kebijakan untuk membangun komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan stunting, sehingga ada aksi yang bisa langsung dilaksanakan di masyarakat.
Pemprov Sulteng juga bakal menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penanganan stunting. Ketua TP-PKK menyarankan agar semua pihak terkait bisa menjalin kerjasama dengan PKK termasuk dalam penyaluran CSR.
“Tolong sampaikan penyaluran dana CSR dipakai PKK yang ada di desa-desa untuk program stunting. titipan dirjen keuangan, kegiatan-kegiatan di pemda yang tidak melibatkan PKK tolong laporkan agar saya bisa evalusi hingga ke gubernurnya” katanya
Dirinya juga meminta seluruh pokja PKK dapat dimasukkan ke dalam TPPS Sulteng, katanya empat kelompok kerja (pokja) yang dimiliki PKK saling berkaitan dan berkontribusi dalam penurunan stunting. (YAMIN)
