PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menekankan kepada seluruh jajarannya agar program pemerintahan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng,, Rabu (5/3/2025) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur menginstruksikan agar semua kebijakan mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.
Ia menyatakan, jika ada kebijakan yang tidak memenuhi empat kriteria tersebut, maka akan dievaluasi.
“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny) yang diusungnya dalam Pilgub 2024.
Ia meminta agar proses penyusunan tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan tim yang terlalu gemuk.
“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” ujarnya.
Anwar Hafid juga memperkenalkan konsep BERANI sebagai identitas setiap program pemerintahannya. Ia meminta agar semua program mencantumkan kata “Berani” sebagai simbol semangat dan kebersamaan.
“Kita ingin membangun daerah dengan keberanian. Kita ingin rakyat Sulawesi Tengah juga berani bermimpi dan sejahtera,” tambahnya.
Gubernur menegaskan bahwa ia akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap OPD. Setiap kepala dinas wajib melaporkan perkembangan programnya secara berkala melalui email langsung kepadanya.
“Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” katanya.
Terkait efisiensi anggaran, Anwar Hafid menyatakan bahwa banyak belanja daerah yang masih bisa dikurangi. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sudah dilakukan, tetapi tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, gubernur menegaskan bahwa program prioritas harus tetap berjalan, terutama beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP.
“Seratus hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kembali dengan matang untuk 2026,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, ia juga meminta seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa banyak program kementerian untuk 2025 yang tidak mencantumkan Sulawesi Tengah, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat.
Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja setengah hati.
“Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” pungkasnya. *
