PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menghadiri launching Inovasi Sulawesi Tengah, Terminal & Transportasi Pangan Terpadu, yang mengusung tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045” di Desa Labuan, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, pada Senin (20/5).
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, saat ini Sulteng telah menghadapi beberapa permasalahan mendasar atau substansial yang memerlukan tindakan, gerak cepat dalam penanganannya. Salah satunya yaitu memenuhi hak dasar manusia akan kecukupan pangan yang beragam bergizi, seimbang, dan aman.
Hal itu dikarenakan kondisi geografis Sulteng yang sangat beragam seperti wilayah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan menjadikan pangan belum terdistribusi dengan baik. Selain itu daerah-daerah sentra padi, kawasan perkebunan, dan sentra-sentra produksi pangan lainnya belum terkoneksi dengan sepenuhnya ke daerah-daerah yang membutuhkan, seperti yang dialami Sulteng di tiga desa Kabupaten Poso, yaitu desa Labuan, Toyado dan Silanca.
“Walaupun letaknya berada di persimpangan jalur trans, tetapi masyarakatnya belum mengkonsumsi persyaratan pangan yang beragam bergizi, seimbang, dan aman. Bukan disebabkan oleh kemampuan beli masyarakat yang rendah, tetapi ketersediaan dan pemanfaatan pangan perlu diperhatikan,” ujar Gubernur Sulteng.
Ia mengatakan, bahwa inovasi ini merupakan salah satu inovasi daerah di sektor pangan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Sulteng 2021 hingga 2026 yaitu Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Maju, melalui perjuangan misi ke-3 yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
“Semoga inovasi ini dikerjakan dengan cara kolaborasi dan terkoordinir baik antara OPD di tingkat provinsi maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota l, untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah bebas rawan pangan dengan tingkat produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang maksimal,” ujarnya.
Sementara Bupati Poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang menyebutkan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah landasan utama yang mengatur ketahanan pangan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus melintasi masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi
Selain itu berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 41 desa dengan kategori prioritas prioritas 1, 33 desa dengan kategori prioritas 2 ,dan 41 desa dengan kategori prioritas 3
Berdasarkan kondisi tersebut Pemda Poso dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasilnya di tahun 2023 desa dengan prioritas 1 berhasil dihilangkan, atau sudah tidak ada desa dengan kerentanan dan kerawanan pangan.
Kemudian tersisa delapan desa prioritas 2, dan 31 desa prioritas 3. Yang artinya, desa rawan pangan berkurang di tahun 2022 menjadi 39 desa di tahun 2023, dari 75 desa menjadi 39. Ini menjadi Fokus utama dalam penanganan wilayah rawan pangan pada tahun 2024.
“Mari kita kerja bersama dalam tim work menangani secara bersama-sama masalah kerawanan pangan ini. Selain pemerintah juga kami berharap pelaku usaha lembaga kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan juga ikut aktif berpartisipasi dalam penyusunan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan daerah dengan kategori rawan pangan, ” harap Verna
Di samping itu Gubernur bersama Bupati Poso dan berapa kadis menyerahkan beberapa bantuan secara simbolis berupa pupuk pangan, kapal katinting, serta bantuan sosial yang diterima langsung kades Labuan, kades Toyado dan kades Silanca.
Nampak hadir serta mendampingi Gubernur Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merangkap Plt.Kadis Perkebunan dan Peternakan Rohani Mastura, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Arif Latjuba, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, Kadis Tanaman Pangan Holtikultura Nelson Metubun, SP, Kadis Pangan Iskandar Nongtji, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteng, Kadis Koperasi Sisliandy Ponulele, Sekab Kabupaten Poso, forkopimda Poso, kepala perangkat daerah Poso, para kepala desa se kabupaten Poso, camat dan tokoh masyarakat setempat.
Reporter: Irma
