Gubernur Sampaikan Draf Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulteng Berbasis Klaster Wilayah

oleh -
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bertemu Kepala staf Kepresidenan RI, Moeldoko, untuk mematangkan pembahasan usulan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Tengah berbasis Klaster Perwilayahan . Gubernur Sulteng didampingi, Kepala Bappeda Sandra Tobondo, Kepala Dinas ESDM Rahmansyah, Plt. Kadis Cipta Karya dan SDA Ruly Djanggola, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan HAM Ridha Saleh, dan Mantan Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Syafullah Djafar, di Ruang kerja staf kepresidenan, Selasa (1/11). FOTO: IST

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menyampaikan Draf Usulan Peraturan Presiden percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berbasis klaster perwilayahan. Dan olehnya gubernur bertemu dengan Kepala staf Kepresidenan RI, Moeldoko, untuk mematangkan pembahasan usulan Perprres tersebut, di Ruang Kerja Staf Kepresidenan, Selasa (1/11).

Menurut gubernur, sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005-2025, yang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah, serta didukung oleh sumber daya yang berkualitas, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan gerak cepat dalam pembangunan ekonomi, agar secara internal mampu berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kemampuan memberikan kontribusi nyata pada akselerasi pertumbuhan nasional.

“Klaster perwilayahan yang ada dalam rencana {erpres ini terdiri dari klaster perkotaan Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala). Yaitu klaster agropolitan terdiri dari agropolitan Bolipamuso dan agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Selanjutnya klaster industri Morubang, serta klaster wiasata bahari dan perikanan Balatoju,” ungkapnya saat mengajukan draf tersebut kepada KSP, Moeldoko.

BACA JUGA :  26 Bus Trans Palu Segera Tiba

Dari masing-masing klaster ini, ada banyak peluang investasi di dalamnya, misalnya peluang investasi untuk KEK Palu, geowisata segitiga sejarah kebencanaan, geowisata Palu Geopark City, pengembangan budidaya perikanan baik udang vaname maupun pengalengan ikan, kawasan pariwisata pulau-pulau; pengembangan kawasan industri pertambangan emas dan nikel serta kawasan agro industri dan beberara peluang investasi lainnya.

Paparnya lagi, total nilai investasi keseluruhan adalah sebesar Rp435.377.870.000.000 (empat ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jumlah program dalam rencana induk percepatan pembangunan ekonomi provinsi sulawesi tengah tersebut 1.799 program.

Kemudian, merincikan nilai investasi berdasarkan sumber pembiayaan adalah, APBD sebesar Rp   5.517.530.000.000, APBN sebesar Rp117.638.630.000.000, KPBU sebesar Rp94.956.730.000.000, dan swasta  Rp217.264.870.000.000.

BACA JUGA :  Pengadilan Tinggi Sulteng Tambah Hukuman Basir Cyio

Sementara nilai investasi berdasarkan klaster perwilayahan adalah, klaster Pasigala: Rp190.663.580.000.000, klaster agropolitan baik agropolitan bolipamuso Rp151.947.790.000.000 maupun
agropolitan KPN Rp10.681.610.000.000, klaster morubang Rp35.997.120.000.000, dan klaster balatoju Rp 46.087.770.000.000,

“Dalam dokumen rencana induk  telah mengakomodir Inpres Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun 2022 – 2024 dengan total usulan sebesar 5,8 triliun rupiah.

BACA JUGA :  Pemkot Palu Bantu 50 Gerobak Jualan kepada Pelaku UMKM

Sementara, Kepala staf kepresidenan Moeldoko mengaku, sangat mendukung adanya Perpres untuk percepatan pembangunan Sulteng .

Usulan ini akan ditindaklanjuti dan akan dibahas dengan seluruh Kementrian untuk merumuskan kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Sulteng. Sulteng memiliki Potensi SDA yang sangat besar, investasinya sangat besar pula, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian untuk percepatan pembangunannya.

Reporter: Irma
Editor: Nanang