PALU – Gubernur Provinsi Sulteng, H. Longki Djanggola, mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades) agar mengelola dana desa secara profesional.
Pesan itu disampaikannya gubernur saat membuka Rapar Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD), di salah satu hotel di Kota Palu, Sabtu (15/12).
Kata Longki, koordinasi antara provinsi dengan kabupaten perlu menjadi bagian tata pengelolaan yang baik. Tata kelola dalam pembangunan partisipatif meliputi berbagai factor prosedur administrasi, kelembagaan dan organisasi dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan pembangunan desa yang bersifat mengutamakan partisipati masyarakat.
“Para tenaga ahli pendamping desa agar serius, karena hampir setiap tahunnya kucuran dana desa tersebut semakin bertambah, baik dari APBN maupun dana kabupaten, sehingga sekiranya dapat dikelola secara professional. Karena kedepannya, bukan hanya kepala desa, namun pendamping desa akan dimintai pertanggungjawaban,” pesannya.
Sementara Kepala Dinas PMD, Rusdi Rioeh, berujar, sampai dengan saat ini, belum ada desa yang mandiri di Sulteng. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pendamping desa, camat, kades dan unsure terkait lainnya.
“Harapan saya semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, para pendamping desa sudah bisa melahirkan desa yang mandiri,” harapnya.
Rakor yang dilaksanakan selama tiga hari itu diikuti 300 peserta, terdiri dari pendamping desa dari tiap kabupaten, Dinas PMD kabupaten, Bappeda kabupaten dan unsur kepolisian, lurah, camat dan kepala desa. (YAMIN)
