PALU – Aliansi Peduli Lingkungan Sulteng Tolak Tambang Ilegal, Senin (28/07), menggelar aksi menuntut keberanian Gubernur untuk menindak tegas praktik tambang ilegal di Kelurahan Poboya, Kota Palu.
Koordinator aksu, Zulfikar, mengatakan, tambang ilegal mining di Poboya saat ini berlangsung cukup ramai, terdapat beberapa unit excavator dan ratusan mobil truck pengangkut material lalu lalang tanpa ada tindakan tegas kepolisian.
“Di sisi lain, pemerintah gamang dan tidak berani bersikap terhadap aksi brutal pencurian sumber daya alam oleh orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, padahal disokong oleh modal-modal besar para cukong,” kata Zulfikar.
Zulfikar menantang Gubernur Sulteng untuk berani bersikap terhadap pertambangan tanpa izin.
“Gubernur jangan jadikan illegal mining sebagai alat kampanye untuk mengambil simpati rakyat. Jangan jadikan tameng BERANI hanya dalam kata-kata, tapi wujudkan dalam bentuk tindakan,” kata Zulfikar.
Sebaiknya, kata dia, gubernur bukan menegasikan tanggung jawab tersebut kepada satuan tugas yang hanya memperpanjang rantai birokrasi dan untuk menampung para tim sukses agar diakomodir dalam pemerintahan.
Menurutnya, penambangan tanpa izin tidak perlu digiring untuk ditangani Satgas Tambang dan Lingkungan Hidup.
Yang namanya penambangan tanpa izin, lanjut dia, harusnya pemerintah dalam hal ini gebernur berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan tidakan terukur dan transparan untuk menghentikan penambangan tanpa izin.
Zulfikar menambahkan, ancaman keselamatan warga Kota Palu dengan aktivitas perendaman begitu membahayakan, karena penggunaan bahan kimia sianida dalam jumlah yang banyak dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pastinya, kata dia, kondisi ini akan berdampak buruk bagi kehidupa warga di Lembah Palu. Belum lagi penggunaan air bawah tanah juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat yang akan datang.
Pihaknya menilai, aktivitas di Poboya bukan lagi aktivitas rakyat yang menggunakan tromol, tetapi aktivitas pemilik modal besar yang menggunakan tameng rakyat.
Faktanya, kata dia, di lapangan begitu kontras antara rakyat yang menggali untuk kebutuhan tromol dibandingkan dengan pengusaha yang menggunakan alat berat, ratusan truck serta menggunakan bahan kimia berbahaya, sianida.
“Mana mungkin rakyat bisa sewa alat berat, sewa mobil dan beli sianida dalam jumlah banyak. Untuk itu kami mendesak gubernur agar berkoordinasi dengan APH untuk menyelematkan sumber daya alam dan keberlangsungan kehidupan warga,” tutupnya.
