Gubernur Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria, Agar Tak Ganggu Investasi

oleh -
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian Konflik/Sengketa Agraria di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (16/2). FOTO: IST

PALU – Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, bahwa konflik agraria banyak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan cendrung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah.

Melihat kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Rusdy Mastura mengaku, hal itu banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat, yang harus segera diselesaikan.

“Saya akan membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria yang terjadi di masyarakat. Tim yang akan dibentuk harus terdiri dari orang-orang yang memiliki konpetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat.

“Saya berharap tim ini dapat melihat langsung di masyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi sehingga kita dapatkan bentuk penyelesaiannya,” ujar Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, saat memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian Konflik Agraria, di ruangannya, Rabu (16/2).

Menurutnya jaminan investasi di daerah Sulteng mesti mendapat kepastian hukum, di lain sisi gesekan di masyarakat juga tidak boleh terjadi.

Rusdy menyampaikan Sulteng sangat membutuhkan investasi, sebab fiskal daerahnya sangat rendah. Olehnya Sulteng membutuhkan dukungan dari investor untuk membuat loncatan pembangunan di daerah Sulteng.

“Kita berharap PAD kita bisa mencapai 5 triliun. Saat ini hanya 1 triliun. Gaji ASN sudah 1,6 triliun, kita bersyukur ada dana transfer dari pusat,” ujarnya.

Cudy sapaan akrab Rusdy Mastura menyampaikan, bahwa tahun ini Pemprov sudah mengurangi angka kemiskinan 1 persen dan pertumbuhan pembangunan Sulteng sangat tinggi. Hal ini didorong dengan adanya kucuran KUR BRI 2,5 T dan investasi berjalan baik.

Gubernur kembali menegaskan Pemprov tidak boleh hanya mengandalkan APBD yang hanya bisa meningkatkan pembangunan 20 persen, sementara 80 persennya adalah peran swasta.

Rusdy Mastura menyampaikan, Pemprov harus mempersiapkan Sulteng menjadi daerah penyangga ibu kota baru. Olehnya itu pertanian, perkebunan dan perikanan harus ditingkatkan.

“Jaminan investasi harus kita wujudkan, sehingga rencana  pembangunan industri perikanan halal bisa segera dibangun. Beberapa smelter akan dibangun dan food estate segera akan dibangun, sehingga perlu ada kepastian bidang agraria untuk lokasi pembangunan industri dan investasi di daerah kita,” jelas Cudy.

Reporter: Irma
Editor: Nanang