PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) di depan kantor gubernur, Senin (03/03).
Aksi ini berlangsung bertepatan dengan hari pertama Anwar Hafid resmi berkantor sebagai Gubernur Sulteng periode 2025-2030 atau tepatnya usai serah terima jabatan dengan gubernur sebelumnya, Rusdy Mastura.
Dalam aksinya, LS ADI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Mereka menyoroti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lambannya penyelesaian konflik lahan, pertambangan ilegal, serta permasalahan pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum menjadi prioritas utama.
Menanggapi hal tersebut, Anwar Hafid menegaskan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan.
Ia menyatakan bahwa pemerintahannya akan fokus pada efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, serta percepatan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi agenda penting bagi saya. Saat ini, kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hingga hampir Rp300 miliar. Oleh karena itu, langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan kredibel,” ujar Anwar Hafid.
Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, Anwar Hafid menargetkan program unggulan di bidang ini dapat mulai direalisasikan pada 2025.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan publik.
Selain itu, ia berjanji akan menangani pertambangan ilegal dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengawasi langsung aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada eksploitasi yang merugikan masyarakat.
“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” tambahnya. *
