PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menyatakan akan melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), saat rapat koordinasi di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (4/3/2025).
Didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina, ia mengungkapkan bahwa program Berani Harmony akan memastikan birokrasi berjalan lebih efektif dan transparan.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai hampir Rp200 miliar.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak perlu akan dilakukan guna memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang berjalan terus tanpa pernah di kantor,” ujarnya.
Anwar menegaskan bahwa ia akan mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas, menetapkan batasan bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf, agar penggunaan anggaran lebih terkontrol.
Gubernur juga menyoroti praktik “titip-titip anggaran” yang menurutnya sudah tidak bisa lagi dilakukan di pemerintahannya.
Ia berjanji akan mengumpulkan anggaran yang dihemat untuk meningkatkan tunjangan pegawai.
“Lebih baik kita gunakan untuk menaikkan tunjangan pegawai daripada dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Anwar juga memastikan bahwa sebelum lebaran, ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, termasuk gaji ke-13.
Selain efisiensi anggaran, Anwar Hafid menyoroti ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja di beberapa dinas. Ia menemukan ada dinas yang mendapatkan kenaikan tunjangan dengan mudah, sementara dinas lain justru mengalami stagnasi.
“Tunjangan kinerja itu bukan soal dinas basah atau kering, tapi soal kesejahteraan pegawai. Semua harus mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.
Ia meminta para kepala dinas untuk tidak membeda-bedakan stafnya dan memastikan semua pegawai mendapatkan perlakuan yang adil.
“Dalam hidup ini, jangan pernah ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan ASN agar tidak mencoba melobi anggaran di luar prosedur, termasuk melalui keluarga pejabat.
“Jangan coba-coba lobi-lobi ke istri saya. Pekerjaan pemerintah adalah urusan saya, bukan urusan istri saya,” tegasnya.
Ia juga meminta agar semua urusan administrasi diselesaikan dengan cepat dan tidak ada lagi istilah “sementara diproses” tanpa kepastian waktu.
Gubernur Anwar Hafid juga mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, terutama dalam mendukung biaya kuliah mahasiswa di Sulawesi Tengah.
“Bayangkan, Rp300 miliar yang kita kumpulkan bisa membiayai SPP ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Ia meminta setiap instansi menetapkan durasi penyelesaian administrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan cepat dan profesional.
“Kalau ada yang lebih cepat dari target, ada reward. Kalau lebih lambat, siap-siap terima punishment,” pungkasnya. **
