PALU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Bersatu (IP2MM) Kota Palu melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (29/2).
Dengan tegas, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan wilayah industri, aktivitas tambang, dan pembangunan jetty (dermaga) di beberapa desa.
Koordinator lapangan, Nanang, menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, termasuk penolakan aktivitas tambang di Desa Geresa dan Laroue serta pencabutan izin pembangunan jety tanpa syarat. Selain itu, mereka menyerukan perlunya perbaikan infrastruktur dan pencabutan izin pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menyikapi tuntutan tersebut, Karo Hukum, Adiman, menerima pengunjuk rasa dan menyatakan bahwa Gubernur telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Namun, ia juga menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap dampak pengelolaan pertambangan nikel di daerah tersebut.
Dalam responsnya, Adiman berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa secara utuh kepada Gubernur dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan masyarakat. Ia juga membuka peluang bagi perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan Gubernur.
“Saat ini Gubernur diundang Mendagri untuk menyampaikan beberapa laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan juga menghadiri beberapa Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Pusat yang harus dihadiri gubernur,” ujar Karo Hukum Provinsi Sulteng Adiman di depan para pengunjuk rasa, Kamis (29/2).
Protes mahasiswa ini menjadi sorotan karena menyoroti isu-isu lingkungan dan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mereka menegaskan pentingnya keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan wilayah mereka.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
