PALU – Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) sarana pendidikan di Universitas Tadulako (Untad) yang didanai melalui program CSRRP WB Loan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 279.973.200.000, diduga mengalami masalah serius.
Proyek yang bertujuan memulihkan dan memperkuat fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam di Sulawesi Tengah ini telah mengalami sembilan kali adendum sejak penandatanganan kontrak pada 11 April 2022.
Proyek ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 26 gedung di lingkungan Untad, dengan fokus utama pada Gedung Rektorat. Gedung tersebut dijadikan prioritas utama dalam pemulihan fasilitas pendidikan, namun hingga kini, progres pembangunan tampak stagnan.
Seorang mandor proyek yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap perkembangan proyek ini.
“Dengan durasi pelaksanaan selama 630 hari kalender, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi ribuan mahasiswa dan staf pengajar di Universitas Tadulako. Namun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda proyek ini akan selesai sesuai jadwal,” ujarnya saat ditemui di lingkungan kampus Untad, Kamis (22/8).
Mandor tersebut juga mengungkapkan bahwa proyek ini dikelola oleh PT. PP URBAN dan PT Murni Konstruksi Indonesia (MKI), KSO, yang dipercaya sebagai kontraktor utama. Namun, hingga saat ini proyek tersebut telah mengalami sembilan kali adendum, yang sebagian besar disebabkan oleh lambatnya proses pencairan dana untuk pekerja.
“Salah satu penyebab lambatnya progres proyek ini adalah proses pencairan dana yang sangat lambat. Awalnya, dananya dijadwalkan setiap dua minggu, tetapi kenyataannya sering kali molor hingga satu bulan, itupun tidak selalu penuh sesuai total progres tagihan. Bagaimana proyek bisa dipercepat jika masalah keuangan seperti ini terus terjadi?” keluhnya.
Dia berharap agar proyek ini dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan agar fasilitas pendidikan di Untad bisa kembali berfungsi optimal.
“Keterlambatan penyelesaian proyek ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Untad. Kami berharap agar proyek ini segera dilanjutkan dan diselesaikan, sehingga bisa mendukung proses pembelajaran yang lebih baik bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar,” tandasnya.
Saat mencoba mengklarifikasi isu ini, General Manager PT MKI, Mike, yang dihubungi via WhatsApp, enggan memberikan komentar.
“Maaf, saya sedang di Jakarta pak, saya sedang di rumah sakit,” jawabnya singkat.
Ia juga menyarankan agar kontak dilakukan ke kantor proyek untuk klarifikasi lebih lanjut.
Di tempat terpisah, GM PT PP URBAN, Amara Pane, yang juga dihubungi via WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Ketidakjelasan respons dari pihak kontraktor semakin menimbulkan kekhawatiran akan masa depan proyek yang penting bagi keberlanjutan pendidikan di Universitas Tadulako tersebut. (YAMIN)
