PALU – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sulawesi bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan workshop wartawan mengangkat tema “Konflik Agraria dan Implikasi Hukum” di Indonesia, di salah satu hotel, Jalan Raden Saleh, Kota Palu, Jumat (20/10).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana, Perwakilan GAPKI Pusat yang hadir via zoom, Ketua PWI Sulteng Tri Putra Toana dan perwakilan dari Pemprov Sulteng.
Tampil sebagai narasumber, Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H.,M.H yang memaparkan materi “Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Industri Kelapa Sawit” dan Ketua Bidang Advokasi & Hukum GAPKI, Muchtar Tanong yang menguraikan tentang “Implikasi Legalitas & Dampaknya Pada Tatanan Sosial”.
Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bergembira atas terselenggaranya giat sinergi tersebut. Hal itu, kata dia, menjadi momentum merangkul jurnalis se-Sulteng agar dapat memberikan masukan yang membangun kepada GAPKI Sulawesi, melihat sisi berimbang atas praktik dan regulasi yang ada.
“Wartawan memberikan peran yang besar terhadap persepsi masyarakat luas, bahkan menjadi keyakinan bersama. Kekuatan jurnalis sebagai pembawa pesan rakyat akan didengar pemangku kebijakan bahkan melahirkan kebijakan baru,” katanya.
Menurutnya, informasi yang diberikan wartawan tentang konstalasi industri kepala sawit akan menjadi edukasi kepada masyarakat. Hadirnya perusahaan kelapa sawit bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
“Kita ingin menjadikan wartawan parter diskusi yang membangun untuk membangun iklim investasi yang sejuk, khususnya di Sulteng,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, regulasi terbaru dari industri kelapa sawit menekankan pada sistem informasi perijinan perkebunan yang terpusat. Khusus untuk anggota GAPKI di Sulteng, keseluruhannya sudah menyelesaikan pengisian regulasi tersebut.
“Ini langkah awal yang baik untuk fundamental untuk industri kelapa sawist yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana menyatakan, workshop tersebut digagas sebagai tanggung jawab PWI untuk meningkatkan dan memberikan pengembangan wawasan persoalan kelapa sawit.
Tri Putra Toana menjelaskan, industri kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami diskriminasi di Uni Eropa dengan undang-undang anti deforestasi.
Undang-undang itu menurut Tri, sejatinya adalah perang dagang persaingan antara minyak nabati produk eropa agar sawit Indonesia sulit masuk ke teritori Uni Eropa.
“Sehingga apabila ini terjadi, hampir 20 juta yang bergantung di kelapa sawit akan mengalami kesulitan pengembangan ekonomi sehingga PWI Sulteng mencoba bersinergi dengan GAPKI Sulawesi sehingga dapat peserta memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan,” tuturnya.
Kepada yang hadir, ia berharap untuk sama-sama serius mengikuti masukan-masukan dari GAPKI dan narasumber sehingga ketika menulis, sudah punya pedoman dan wawasan.
Rifay
