PALU – Pihak DPRD Provinsi Sulteng menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD, Senin (05/06).
Rapat tersebut dihadiri pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng beserta amggota-anggota.fraksi yang ada di DPRD Sulteng.
Dalam pandangan umumnya , Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulteng atas capaian kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terutama dalam penilaian tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 dari BPK RI.
“Tentunya atas dasar laporan tersebut, Fraksi NasDem mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Ibrahim A. Hafid.
Ibrahim menambahkan, dari hasil telaah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 menghasilkan tujuh pandangan fraksi, di antaranya mengenai masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng, serta daya serap tenaga kerja yang masih sangat minim.
“Dari data yang ada, progres pengentasan kemiskinan masih sangat lambat. Hal ini dikarenakan, laju pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Tidak inklusifnya pertumbuhan ekonomi karena hanya didorong oleh sektor industri pengolahan berbasis logam dasar, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor pertambangan dan penggalian,” jelasnya.
Fraksi NasDem meminta pemerintah provinsi lebih serius dalam program pengentasan kemiskinan agar tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, sejauh ini masih ditemui sejumlah program penyelenggaraan kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih. Selain itu, terdapat OPD yang tidak mutakhir baik terhadap dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, maupun data serta paradigma sinkronisasi perencanaan dan penganggaran karena mencantumkan RPJMD versi sendiri yakni RPJMD 2019 – 2023.
Bahkan, kata dia, ditemui adanya ketidakpatuhan salah satu OPD pada perencanaan yaitu dari 91 kegiatan, ditemui ada 72 kegiatannya yang melampaui anggaran yang telah direncanakan.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulteng. */RIFAY
