DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala menggelar rapat paripurna masa sidang ke-7, di ruang sidang utama DPRD Donggala, Senin (11/08).
Paripurna ini terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Donggala terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Donggala Tahun 2025-2029.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Donggala, Kalvin Soputra, didamping Wakil Ketua II, Asis Rauf. Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan, serta sejumlah perwakilan OPD.
Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, Fany Sirey Mowar, meminta agar penyusunan RPJMD ini dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk menyusun agenda pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Fraksi Gerindra mencermati, pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pelayanan, integritas aparatur, hingga keterjangkauan pelayanan dasar di daerah terpencil.
“Fraksi Gerindra memandang perlunya reformasi birokrasi yang lebih kongkret. Mendorong peningkatan kompetensi ASN serta digitalisasi layanan publik guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar,” ujar Fany.
Terkait tingginya prevalensi balita gizi buruk, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya intervensi yang lebih aktif dan terukur, serta komunikasi lintas sektor, dan keberlanjutan dalam penanganan gizi buruk dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti angka stunting yang naik dari 2,9 persen menjadi 32,4 persen tahun 2023. Hal itu menunjukan kegagalan intervensi penanganan stunting.
Fraksi Gerindra menilai perlu adanya pendekatan baru yang lebih menyentuh akar masalah.
Kata dia, intervensi harus fokus pada seribu hari pertama kehidupan dan melibatkan semua elemen, termasuk peran aktif tokoh masyarakat.
“Frakasi Gerindra meminta penjelasan Bupati Donggala terkait terjadinya peningkatan stunting, sehingga dengan penjelasan tersebut dapat diketahui dimana titik dan sisi kelemahanny,” pungkasnya.
