Fraksi Amanat Rakyat Pertanyakan Langkah Pemprov Sulteng Atasi Dampak El Nino

oleh -
Rapat paripurna Pembahasan/Penetapan Raperda APBD Sulteng Tahun Anggaran 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10). (FOTO: channelsulawesi.id)

PALU – Fraksi Amanat Rakyat DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan kekhawatiran terjadinya penurunan hasil panen akibat perubahan iklim sangat ekstrim sebagai dampak dari fenomena El Nino yang diperkirakan akan berakhir pada bulan Maret 2024.

“Maka terhadap kondisi itu, langkah apa yang akan dilakukan Pemprov Sulteng sebagai respon dalam mengatasi dampak fenomena ini,” tanya Fraksi Amanat Rakyat, melalui Pandangan Umum (PU) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2024.

PU fraksi ini sedianya akan dibacakan oleh juru bicara, Halima Ladoali. Namun untuk mengefisienkan waktu, fraksi ini memilih hanya menyerahkan PU tersebut kepada pimpinan DPRD, pada sidang paripurna di ruang sidang utama, Senin (16/10).

Selanjutnya, terkait tingkat partisipasi kerja yang hanya naik sebesar 1,27 persen. Tingkat partisipasi kerja ini dinilai sejalan dengan bertambahnya tingkat pengangguran.

Fraksi Amanat Rakyat mempertanyakan apakah dalam APBD tahun 2024 ada langkah-langkah atau program nyata dan terukur untuk mengatasi hal ini.

Tak hanya itu, fraksi ini juga menyinggung jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.586,32 ribu orang, meningkat sebanyak 61,59 ribu dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan terbesarnya ada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Fraksi Amanat Rakyat menyadari bahwa sektor ini tumbuh karena memang selama ini pada umumnya pekerjaan utama masyarakat Sulteng bertumpu dalam tiga sektor ini.

Hal ini berbeda dengan sektor konstruksi yang turun sebesar 1.18 persen poin dan sektor informal yang juga turun sebesar 14.90 persen.

Fraksi Amanat Rakyat menilai, seharusnya pada dua sektor pekerjaan inilah domain pemerintah lebih dominan.

Sehubungan dengan terjadinya tren peningkatan APBD Sulteng dari tahun ke tahun, Fraksi Amanat Rakyat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi dalam hal mencari, menggali dan memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada.

Tren peningkatan APBD Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4.867 triliun lebih. Meningkat dibanding dengan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4.493 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp374.040 miliar lebih.

Demikian pula PAD tahun 2024 sebesar Rp.1.988 triliun lebih, meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar Rp1.493 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp. 494.890 miliar lebih.

Meski memberi banyak catatan, namun fraksi ini setuju Raperda APBD 2024 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. RIFAY