MORUT- Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Morowali Utara Tahun 2020 menuai polemik. Ketua Fraksi PKB DPRD Morut, Jeffisa Putra menilai pembentukan Pansus tersebut tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib.
“Kami tidak habis pikir, apakah Ketua DPRD ini malas membaca atau memang tidak paham tata tertib dewan,” ujarnya saat diwawancarai MAL Online, Kamis (11/2).
Menurut Jeff, sesuai aturan seharusnya seluruh fraksi mengusulkan nama-nama yang nantinya akan bertugas di pansus tersebut.
Sekretaris DPC PKB Morowali Utara ini menguraikan, bahwa anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Lucunya kata Jeff, hanya Fraksi PKB yang tidak dilibatkan dalam Pansus LKPJ Bupati tersebut.
“Ini ada apa, Ketua DPRD sepertinya menyembunyikan sesuatu dari kami atau bisa jadi beliau ketakutan jika Fraksi PKB ada di dalam Pansus tersebut,” ungkapnya.
Jeff menambahkan jika pimpinan DPRD Morowali Utara khususnya Ketua DPRD tidak jelas dalam menerapkan dan menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Maka besar kemungkinan, kata dia, akan menimbulkan mosi tidak percaya dari para wakil rakyat lainnya.
“Jangan salahkan jika kami menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Ibu Ketua, itu terjadi karena ulang beliau sendiri,” tegasnya.
Olehnya itu, Jeffisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja pansus ini.
Ia pun mengundang para pegiat anti korupsi, para akdemisi, penegak hukum dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pansus LKPJ Bupati Morut tersebut.
“Fraksi PKB dari awal telah berkomitmen untuk membuka secara luas ke masyarakat terkait kerja-kerja kami di legislatif. Masyarakat Morowali Utara wajib tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya khususnya legislator dari PKB,” pungkasnya.
Reporter: Harits
Editor: Nanang
