PALU – Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) resmi dibuka di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Ahad (07/12) malam.
Kegiatan yang menghimpun unsur legislatif dari berbagai daerah penghasil nikel di Indonesia ini digelar untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya tambang tersebut.
Terdapat lima provinsi yang tergabung dalam forum ini, yaitu Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai penggagas, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengara (Sultra), Maluku Utara (Malut), dan Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua DPRD Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, mengtakan, forum ini dibentuk atas semangat kebersamaan untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel.
“Daerah-daerah kita adalah pahlawan devisa bagi Indonesia. Telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” kata Arus.
Ia menyampaikan bahwa FD-PNI menjadi wadah untuk menyatukan visi dan misi terkait dana bagi hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Forum ini juga ditujukan sebagai ruang pertukaran informasi, studi, dan teknologi guna mendorong lahirnya produk hukum daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.
Arus berharap, FD-PNI dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai pengawasan investasi dan hilirisasi industri nikel agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan dan martabat bangsa.
Forum tersebut juga menyuarakan pentingnya pembentukan dana abadi bagi daerah penghasil tambang untuk penataan lingkungan dan pembangunan pasca tambang, sebagai upaya menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
“Inisiasi pembentukan forum ini adalah langkah strategis dan mendesak. Forum ini menjadi wadah penyatuan suara kita agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Arus turut menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan daerah, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima daerah.
Sebagai inisiator, Arus menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh daerah penghasil nikel.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai kekuatan kolektif untuk mewujudkan pemanfaatan tambang nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi daerah, bangsa, dan negara,” tandas Politisi Partai Golkar itu.
Acara terebut dirangkaikan dengan deklarasi forum. Naskah deklarasi dibacakan ketua DPRD Maluku Utara.
Kegiatan FD-PNI di Palu turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Forkopimda Sulteng, pimpinan dan anggota DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel, kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota, para pakar, dan akademisi.
