PALU – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi atas rencana pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk membuka peluang rekrutmen pegawai dari sumber daya manusia (SDM) lintas agama.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan nilai kebangsaan dan profesionalitas dalam pelayanan publik.
Ketua FKUB Sulteng, Prof. KH. Zainal Abidin, menyebut bahwa kebijakan tersebut mencerminkan semangat Indonesia sebagai bangsa yang plural.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas administratif negara yang tidak harus bersifat eksklusif berdasarkan identitas agama.
“Langkah ini menunjukkan kedewasaan bernegara. Negara memang tidak boleh berpihak pada satu agama dalam hal manajemen birokrasi, termasuk pelayanan haji. Ini justru memperkuat nilai persatuan dan kebangsaan kita,” ujar Prof. Zainal dalam keterangannya, Selasa (22/7).
Menurut Guru Besar Pemikiran Islam UIN Datokarama Palu itu, pelibatan SDM lintas agama dalam BP Haji adalah wujud nyata dari implementasi moderasi beragama yang selama ini digaungkan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
Ia meyakini hal tersebut dapat membuat pelayanan haji menjadi lebih profesional dan efektif.
Prof. Zainal juga menyambut baik prinsip keterwakilan perempuan yang menjadi bagian dari rencana rekrutmen tersebut.
Prof. Zainal menilai keterbukaan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap kapasitas individu tanpa memandang latar belakang agama maupun gender.
“Kami berharap langkah ini bisa menjadi model bagi lembaga-lembaga negara lainnya. Profesionalitas dan integritas harus menjadi tolok ukur utama, bukan identitas keagamaan,” tegasnya.
Dipenghujung, Prof Zainal menyampaikan, dengan pendekatan rekrutmen yang inklusif dan berbasis kompetensi, FKUB Sulteng optimistis BP Haji akan menjadi lembaga yang solid, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam sekaligus mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan yang menjunjung tinggi keberagaman.
