PALU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Daerah Sulawesi Tengah, tengah mengintensifkan pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024. Oleh karenanya, instansi ini menggelar Focus Group Discussion (FGD), di kantor badan tersebut, Selasa (28/5).
Proses diskusi kelompok terarah ini menitikberatkan pada dokumentasi kejadian faktual di lapangan, bukan opini, persepsi, atau analisis dari siapa pun, termasuk pakar, pejabat, maupun tokoh masyarakat.
“Data yang kami kumpulkan dalam IDI adalah fakta kejadian. Kami tidak merekam komentar atau opini. Kita tidak mengukur indeks demokrasi berdasarkan pandangan subjektif tapi berdasarkan data informasi yang ada,” kata Plh. Kepala BPS Sulteng, Jefri Wahido, saat menjadi fasilitator FGD ini.
Data kejadian yang dihimpun, mencakup periode waktu dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024, di wilayah Sulawesi Tengah. Tujuan FGD antara lain untuk mengonfirmasi dan menambah konteks terhadap data yang telah dikumpulkan dari media dan dokumen resmi.
“FGD membantu kami memverifikasi, mengonfirmasi, bahkan menyanggah data yang sebelumnya kami peroleh. Selain itu, kami bisa menggali informasi yang belum muncul dalam dokumen atau pemberitaan sebelumnya yaitu hasil IDI tahun 2023,” jelas Statistisi Ahli Madya ini.
IDI mengukur tiga aspek utama demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga. Masing-masing aspek diterjemahkan ke dalam 22 indikator, mulai dari kebebasan berpendapat, hak memilih, kesetaraan gender, hingga netralitas penyelenggara pemilu dan transparansi anggaran.
“Misalnya, untuk aspek kebebasan, kami melihat apakah masyarakat benar-benar bisa berserikat dan menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, baik dari negara maupun antarwarga,” tambahnya.
Jefri mengkonfirmasi beberapa kejadian atau informasi yang bersinggungan dengan demokrasi yang terjadi, kepada narasumber, terkhusus kepada media dan polisi. Melalui proses ini, Kesbangpol maupun BPS berharap IDI bisa menjadi cerminan obyektif atas kondisi demokrasi, sekaligus mendorong perbaikan di sektor-sektor yang masih lemah.
Peserta sekaligus narasumber dalam FGD ini diantaranya, ahli, instansi terkait, Ombudshman, LSM, FKUB, perguruan tinggi, partai politik dan berasal dari media (media.alkhairaat.id dan Radar Palu).
Reporter: NANANG
