PALU – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penggunaan QRIS dan Sosialisasi BI-FAST, di aula Kasiromu KPw BI Sulteng, Kamis (01/09).
FGD menggadirkan peserta dari perbankan dan pelaku usaha atau merchant pengguna QRIS di Kota Palu.
Tampil sebagai narasumber FGD yaitu Kepala KPw BI Sulteng Dwiyanto Cahyo Sumirat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng, Triyono dan Deputi Kepala KPw BI Sulteng, Gusri Wantoro.
FGD ini sendiri juga dalam rangka mewujudkan upaya BI dalam menggalakkan 15 juta pengguna baru QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), tahun ini.
Pada kesempatan itu, terungkap sejumlah isu dan beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan QRIS.
Perwakilan dari Grand Hero menyampaikan kendala saat pembayaran menggunakan QRIS.
“Saat membayar ke kami, dari konsumen ada notifikasi bahwa transaksinya berhasil dan rekeningnya terpotong. Ketika kita chek di aplikasi merchant dan di bank, ternyata tidak ada dana yang masuk,” ungkapnya.
Sementara itu, Stefi dari Bank Mandiri mengungkapkan adanya kasus yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya.
“Ada nasabah kami yang bertransaksi di salah satu merchant menggunakan QRIS. Ketika scan barcode, harga barang yang harus dibayar itu sebesar Rp58.000. Tapi mungkin karena kelalaian nasabah sehingga yang dibayarkan itu bertambah satu angka nolnya, jadinya Rp580.000,” ungkap Stefi.
Kebetulan, kata dia, transaksinya itu terjadi di luar kota. Nasabah itu sendiri baru menyadari ada kesalahan setelah tiba di Palu. Nasabah itu pun datang ke salah satu cabang Bank Mandiri dan meminta solusi terkait kelebihan bayar kepada merchant. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya juga belum menemukan solusi atas masalah tersebut.
Sementara itu, perwakilan dari Trans Mart, mengemukakan kendala di mana masih adanya masyarakat yang belum percaya dengan bank digital.
“Mungkin dari BI sendiri belum bisa memberikan kepercayaan untuk keamanan penggunaan QRIS ataupun penggunaan transkasi digital yang lain,” katanya.
Menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, Kepala KPw BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, menyampaikan bahwa kurangnya percayaan masyarakat terkait keamanan transaksi digital adalah PR (pekerjaan rumah) bersama.
“Perlu juga edukasi soal keamanan digital, misalnya HP tidak terpasword atau menjual HP sementara datanya masih ada,” ujarnya.
Terkait transaksi yang dialami nasabah Bank Mandiri, menurutnya hal itu adalah murni kelalaian dari nasabah itu sendiri. Sebab, kata dia, dalam pembayaran melalui QRIS, ada sejumlah langkah verifikasi yang harus dilakukan konsumen, sebelum menyetujui pembayaran.
Di tempat yang sama, Unit Implementasi Sistem Pembayaran BI Sulteng, Riemas Anugerah Maulana, menyampaikan beberapa isu terhadap implementasi QRIS.
Dari sisi merchant, kata dia, beberapa hal yang sering terjadi adalah ada dana yang masuk, namun tidak sesuai nominal yang dibayarkan (berkaitan dengan MDR)
“Kemudian dana tidak masuk ke rekening secara langsung (terkait settlement dana), terdapat isu dana nyasar (adanya beberapa logo QRIS pada merchant) serta integrasi sistem dan notifikasi bukti pembayaran QRIS berhasil, yang dapat dipantau oleh kasir,” ujarnya.
Sementara dari sisi pengguna, isu yang berkembang adalah minimnya informasi perihal ketersediaan pembayaran dengan QRIS pada merchant. Selain itu, adanya biaya tambahan yang dikenakan pada nasabah saat bayar dengan QRIS.
“Adanya praktik penipuan, customer memberikan screenshot bukti pembayaran palsu serta kendala jaringan telekomunikasi atau internet,” tuturnya.
Riemas juga menyampaikan perkembangan QRIS di Sulteng. Per Juni 2022, kata dia, total 127.323 merchant yang menggunakan QRIS, terdiri dari usaha mikro sebanyak 95.174, usaha kecil sebanyak 23.927, usaha menengah sebanyak 6.864, usaha besar sebanyak 1.052, serta usaha sosial, rumah ibadah, G2P – P2G sebanyak 238 merchant.
Dari semua merchant yang ada, lanjut dia, populasi pengguna terbesar terdapat di Kota Palu, disusul Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong.
Adapun data merchant per wilayah, masing-masing Kabupaten Banggai sebesar 16.17 %, Banggai Kepulauan 1.87 %, Buol, 3.00 %, Donggala 4.14 %, Morowali 8.22 %, Parigi Moutong 14.88, Poso 5.96 %, Sigi 3.75 %, Tojo Una-Una 3.05 %, Kabupaten Tolitoli 6.69 % dan Kota Palu 32.26 %
“Per Juli 2022, jumlah pengguna QRIS sebesar 69,4 persen atau 69,363 orang dengan target tahu 2022 sebanyak 100.000 pengguna,” katanya. (RIFAY)
