Empat Kabupaten/Kota dari Sulteng Raih KKPHAM

oleh -
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM).diterima oleh Provinsi Sulawesi tengah yaitu kategori pertama Kabupaten/Kota Peduli HAM diraih oleh Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Buol. Kategori kedua yaitu Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. IST

JAKARTA – Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan peringatan Hari HAM sedunia ke 74 diikuti oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/kota se Indonesia, bertempat di Hotel Sultan & Residence Jakarta pusat, Senin (12/12),

Kegiatan dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Empat kabupaten/kota dari Sulawesi Tengah, turut dianugerahi penghargaan.

Adapun penghargaan diterima oleh Provinsi Sulawesi Tengah yaitu kategori pertama Kabupaten/Kota Peduli HAM diraih oleh Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Buol. Kategori kedua yaitu Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa penghargaan yang berhasil diraih tersebut tidak terlepas dari sinergitas antara Kemenkumham Sulteng dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Sulteng.

BACA JUGA :  KPU Sulteng Ungkap Tanggapan Masyarakat Terkait Pelantikan Pejabat oleh Petahana

“Kami harapkan kedepan, seluruh Kabupaten/kota dan dinas-dinas di Sulawesi tengah dapat memperoleh predikat yang sama karena merupakan hal penting bagi keterlibatan kita dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Kakanwil dan Kadivyankum se- Indonesia, instansi-instansi lain, serta di hadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menkumham RI Yasonna Laoly, Wakil Menteri, Eddy Hiraej, Sekjend Budi Andap Revianto, Dirjen HAM Mualimin Abdi, serta beberapa pimpinan unit pusat di jajaran Kemenkumham RI.

Kanwil Kemenkumham Sulteng sendiri di wakili oleh Kakanwil Budi Argap Situngkir, di dampingi oleh Kadivyankum Max Wambrauw, Kabid HAM, Mangatas Nadeak, serta Kasubbid Pemajuan HAM Kanwil Sulteng, Suzana Eva Silo, serta beberapa kepala daerah dan kepala dinas sulteng yang memperoleh penghargaan.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian Laporan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengatakan, bahwa untuk memastikan HAM benar-benar dinikmati oleh setiap warga negara dan sebagai perwujudan dari pengejawantahan pembangunan berbasis HAM, Kementerian Hukum dan HAM sedang menginisiasi Indeks Pembangunan HAM Indonesia.

BACA JUGA :  Gerakan Akar Rumput Bentuk 1000 Posko Anti Politik Uang

“Indeks ini diproyeksikan menjadi instrumen pengukuran objektif situasi P5HAM di Indonesia, sekaligus menjadi pusat sumber untuk menyusun kebijakan HAM berbasis bukti, ” kata Yasoana.

Dengan target penyelesaian kata dia, pada 2024, kemenkumham RI mengharapkan dukungan dan sokongan dari berbagai pihak dalam proses pembangunannya, dengan harapan pengukuran HAM berbasis bukti dapat berkontribusi pada penguatan regulasi dan kebijakan di Indonesia pada masa akan datang.

Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, mengatakan, bahwa sebagaimana kita ketahui, saat ini kita sedang berjuang untuk pulih dari krisis dan bangkit menjadi bangsa lebih kuat.

BACA JUGA :  Putusan Majelis Hakim Tolak Gugatan PT KLS Terhadap Petani Toili

“Pemulihan ekonomi nasional menuntut lingkungan kondusif agar upaya ini dapat kita laksanakan dengan baik dan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa hari lalu, pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia 2022, ia menyampaikan bahwa korupsi adalah musuh bagi pemulihan.

“Saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,” imbuh Ma’ruf Amin.

Reporter: IKRAM
Editor: NANANG