PALU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng mengupayakan Sulteng dapat ditetapkan menjadi embarkasi haji antara sebagai upaya peningkatan pelayanan jamaah calon haji.
“Untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini embarkasi penuh berada di Balikpapan, Sulteng belum termasuk embarkasi haji antara,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulteng Rusman Langke pada Jamarah (Jagong Masalah Umroh dan Haji) di Wisma Haji Palu, Selasa.
Rusman mengatakan Sulteng perlu menjadi atau dinaikkan statusnya dari embarkasi transit menjadi embarkasi antara. Hal itu menjadi tantangan bagi Kanwil Kemenag Sulteng dan jajarannya di kabupaten/kota.
“Impian kita ke depan yaitu bagaimana Sulawesi Tengah ini dapat menjadi embarkasi antara,” kata Rusman Langke dihadapan Direktur Bina Haji, Kementerian Agama, Khoirizi H Dasir.
Rusman pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag untuk Provinsi Gorontalo sebelum menjabat Kepala Kanwil Kemenag Sulteng menggantikan Abdullah Latopada.
Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya di Gorotalo, ia menyebut bahwa Sulawesi Tengah lebih layak menjadi embarkasi haji antara dibanding Gorontalo.
Namun, kata dia, faktanya bahwa Gorontalo jauh lebih dahulu menjadi embarkasi haji antara, dibandingkan Sulteng. Kini Gorotalo telah memasuki usia ke 9 menjadi embarkasi antara.
Ia berharap pemerintah pusat dan kementerian Agama RI dapat merespon keinginan masyarakat dan seluruh pemangku amanah di Sulteng terkait peningkatan status embarkasi provinsi tersebut.
Dia mengatakan tahun 2018 Sulteng mendapat kuota sekitar 2.000 jamaah calon haji. Jumlah telah diberangkatkan dan berlangsung dengan baik.
Dia mengatakan hingga saat ini terkait pelayanan pendaftaran haji dan seterusnya tidak lagi terfokus di Kanwil Kemenag Sulteng, melainkan juga di kabupaten/kota se-Sulteng.
Terkait hal itu Direktur Bina Haji Kemenag RI Khorizi mengemukakan pada prinsipnya pemerintah termasuk Kementerian Agama tidak menghalangi niat dan upaya serta harapan daerah menjadi embarkasi antara dan penuh.
Asalkan, kata dia, daerah yang mengajukan permohonan dapat memenuhi syarat. Hal ini untuk pelayanan terhadap jamaah calon haji.
Untuk peningkatan status embarkasi butuh peran pemerintah daerah dalam membangun infastruktur dan sarana prasarana wisma haji, bandara dan seterusnya, yang tidak hanya berharap pada pemerintah pusat.
“Untuk Sulawesi Tengah sepertinya suda mengarah kesana untuk peningkatan status embarkasi dari transit ke antara atau penuh,” ujar dia.
Khorizi menjadi salah satu pembicara yang dihadirkan oleh Kemenag Sulteng pada Jamarah (Jagong Masalah Umroh dan Haji) di Wisma Haji Palu.
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala Kanwil Kemenag kabupaten/kota, pemerintah daerah, seluruh KUA, PPIH, dan mahasiswa, serta tokoh agama, pemuda termasuk organisasi keagamaan. (YAMIN)
