PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Sulteng mendukung sepenuhnya wacana penundaan pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya akan digelar September 2020 mendatang.
Wacana penundaan tersebut karena melihat perkembangan pandemi virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19. Olehnya, pemerintah, termasuk di Sulteng sebaiknya lebih fokus dalam penanganan wabah tersebut.
“Rasa-rasanya tidak pantas kita berpesta saat dilanda bencana. Lebih baik jika anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada itu dialihkan untuk penanganan corona. Saat ini saja, kita banyak mendengar keluhan dari paramedis soal kekurangan APD dan fasilitas lainnya,” kata Wiwik dalam keterangan persnya, usai melakukan rapat singkat bersama anggota Fraksi PKS DPRD Sulteng dan konsultasi dengan Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyuddin, melalui daring, Selasa (31/03).
Soal kapan pelaksanaan Pilkada setelah ditunda, pihaknya menyerahkan hal itu kepada KPU yang tentunya lebih paham terkait hal-hal teknis. Namun demikian, lanjut dia, KPU juga harus banyak mendengar masukan dari berbagai pihak. Yang tidak kalah pentingnya, pertimbangan dan masukan dari kalangan medis, terkait perkembangan wabah corona.
“Sehingga penentuan waktunya lebih pas dan Insya Allah tidak ada lagi penundaan,” tambahnya.
Dalam dokumen APBD 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp245 miliar untuk pelaksanaan Pilgub Sulteng. Anggaran itu teralokasi untuk KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan.
Sementara itu, kabupaten/kota yang menggelar Pilkada juga telah mengalokasikan dana dari APBD. Sebaiknya, kata Wiwik, anggaran miliaran tersebut, dialihkan untuk penanganan corona, meskipun sudah melalui proses pembahasan di DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda APBD 2020.
“Soal mekanisme perubahan Perda, bisa kita diskusikan bersama. Undang-undang saja bisa diamandemen. Insya Allah kalau ini untuk kebaikan, saya kira semua pihak akan mendukung,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng itu.
Ia mengakui, penundaan itu sudah pasti akan memberikan dampak dan mengubah skenario yang telah disusun oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. Tetapi, lanjut dia, kondisi saat ini memaksa semua pihak untuk menyusun semua rencana kegiatannya, termasuk Parpol juga terkena imbasnya.
“Saya yakin dan percaya, KPU yang di dalamnya orang-orang hebat bisa melakukan langkah-langkah taktis dan segera membuat skenario baru, termasuk menentukan waktu penundaan. Apakah hanya sampai Maret atau April, atau ditunda sampai setahun, hingga September 2021,” pungkas Wiwik. (RIFAY)
