JAKARTA – Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Tengah, Ambo Dalle, bersama anggota Komisi I, Mahfud Masuara, menyampaikan langsung tuntutan ribuan massa aksi dari Palu kepada Presiden Prabowo melalui Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (3/9).
Keduanya berangkat ke Jakarta atas penugasan resmi pimpinan DPRD Sulteng, setelah gelombang aksi mahasiswa, kelompok perempuan, masyarakat, dan komunitas ojek online menuntut perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah persoalan di daerah.
Di Setneg, rombongan DPRD Sulteng diterima oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Dr. Yuli Harsono, bersama Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, Hadi Nugroho.
Sebelum dalam aksi 1 September 2025 kemarin, Koordinator Lapangan Ahmad Fahrozy menyampaikan beberapa poin aspirasi dan menjadi tuntutan massa aksi, baik isu daerah dan isu nasional. Isu daerah: evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu, batalkan kenaikan gaji pegawai, evaluasi program Berani Cerdas dan seluruh tambang di Sulteng.
Sedangkan isu nasional, kata Ahmad Fahrozy di antaranya, bubarkan DPR, sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, tagih 19 Juta janji lapangan pekerjaan, serta naikkan gaji profesi pengajar, guru dan dosen. ***
