DPRD Sulteng Rapat Paripurna Bahas KUA-PPAS Tahun 2023

oleh -
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng, Muharram Nurdin saat memimpin rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS 2023, di ruang sidang utama DPRD, Kamis (14/07). (FOTO: HUMPRO DPRD SULTENG)

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggara 2023, di ruang sidang utama, Kamis (14/07).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng, Muharram Nurdin dan dihadiri hampir seluruh anggota DPRD, baik yang hadir secara virtual maupun secara langsung. Sementara pihak eksekutif dihadiri Wakil Gubernur, Ma’mun Amir bersama Kepala BPKAD.

Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, mengatakan, kewajiban pemerintah daerah menyusun KUA berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Secara umum, tujuan dan sasaran ditetapkannya KUA dan PPAS adalah untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun APBD tahun anggaran 2023.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir, mengatakan, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Tahun 2023, maka pemerintah daerah bersama DPRD telebih dahulu membahas dan menetapkan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023.

Ma’mun juga menyampaikan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2023 yang masih ditujukan untuk penyeimbangan antara penanganan pandemic Covid-19 dan variannya dengan pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan, On-Board UMKM produktif, koperasi dan insentif usaha, mendorong investasi dengan mengundang investot seluas-luasnya untuk lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2023 diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan prioritas, seperti penanganan korban bencana, peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan kesehatan.

“Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Kemudian mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perekebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya,” tutupnya. *