PALU – Rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulteng melakukan pertemuan dengan PT IMIP, di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sabtu (20/11).
Rombongan DPRD Sulteng yang dipimpin Ketua Komisi IV, Dr. Alimudin Pa’ada itu hadir dalam rangka agenda koordinasi dan komunikasi.
Alimuddin mengatakan, pihaknya datang untuk memastikan isu-isu terkait ketenagakerjaan di perusahaan nikel tersebut.
“Kami ingin memastikan agar tidak simpang siur. Karena data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulteng bahwa di area tambang masih banyak tingkat pengangguranya. Makanya kami di sini untuk menanyakan langsung seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Huisman Brant Toripalu, Marlelah, Sonny Tandra dan Aminullah BK, juga menyoroti soal bagaimana penanganan limbah pabrik yang dilakukan PT IMIP serta penyaluran CSR.
Marlelah mengatakan, harusnya dana CSR juga diprioritaskan ke masalah peningkatan taraf ekonomi melalui UMKM serta membantu pemerintah dalam program memperkecil stunting dan gizi buruk.
Di tempat yang sama, Sonny Tandra menyoroti masalah kemacetan dan penanganan Covid 19.
Sementara anggota DPRD Moh. Faizal Lahadja dan Zainal Abidin Ishak menyinggung soal penanganan masyarakat lokal dalam hal pendidikan.
Pada kesempatan itu, Humas PT IMIP, Joko, menjelaskan bahwa masalah ketenagakerjaan yang ada di Bahodopi tidak seperti data yang ada di Disnaker.
“Kami selalu mengutamakan pekerja lokal dengan keterbatasan latar pendidikanya. Kami juga melakukan kontrol terhadap para pekerja yang baru atau pekerja yang sudah keluar dan itu dilakukan setiap bulanya bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali,” kata perwakilan PT IMIP.
Dalam hal pendidikan, lanjut dia, pihaknya juga membangun gedung politeknik dan saat ini sedang dalam tahap perluasan.
“Karena politeknik setiap tahunya meluluskan 96 siswa,” kata Joko.
Terkait masalah limbah, kata dia, pihaknya tidak membuang langsung ke laut, namun ditangani secara khusus. Kata dia, yang dibuang ke laut adalah limbah limbah lokal dan limbahnya sudah di-treatment terlebih dahulu.
“Kami juga menjaga pencemaran yang ada di laut dengan menanam bakau seluas 10 hektar di lingkungan area tambang,” tuturnya.
Perwakilan PT IMIP lainnya, Sultan, menjelaskan terkait masalah lakalantas yang terjadi di area tambang serta kemacetan panjang di jam pulang kerja. Pihaknya mengakui bahwa problem kemacetan dan pengelolaan parkir kendaraan pekerja sering mendapat sorotan dari Pemerintah Kabupaten Morowali.
“Untuk itu kami akan membangun beberapa jalan alternatif dan areal parkiran yang akan dibuka sekitar 5 sampai 10 hektar,” katanya.
Dari pertemuan tersebut, pihak DPRD Sulteng sendiri menyatakan siap membantu program-program PT IMIP dalam rangka peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. ***
