DPRD Sulteng: Perlu Komitmen Bersama Mengurangi Pemanasan Global

oleh
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sonny Tandra (kedua dari kanan) saat menjadi keynote speech dalam Dialog Strategi Implementasi Hasil Perundingan dalam Penurunan Perubahan Iklim di Sulteng yang diprakarsai (KLHK) RI, Jumat (09/04). (FOTO: DOK. HUMPRO DPRD SULTENG)

PALU – Salah satu legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan harus ada komitmen kuat yang dilakukan secara bersama dalam mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global saat ini.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sonny Tandra ST, mewakili pimpinan DPRD Sulteng saat menjadi keynote speech dalam Dialog Strategi Implementasi Hasil Perundingan dalam Penurunan Perubahan Iklim di Sulawesi Tengah yang diprakarsai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, di salah satu hotel di Kota Palu, Jumat (09/04).

Turut serta sebagai pemateri, Direktur Sumber Daya Sektoral dan Regional KLHK RI, Dr Wahyu Marjaka yang tampil secara virtual menyampaikan update hasil perundingan perubahan iklim 15. Selain itu, hadir pula pemateri lainnya, Dr Elim Somba M.Sc mewakili Gubernur Sulteng dan Dekan Fakultas Pertanian, Dr Ir Muhardi M.Si IPM ASEAN.

Sonny mengungkapkan, dari aspek regulasi yang terkait pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, khususnya Sulteng sudah cukup, mulai dari UU lingkungan hidup hingga di tingkat Perda dan penjabarannya.

Tapi, lanjut Sonny lagi, ada yang kontradiktif di tingkat aplikasi. Di satu sisi, kata dia, pemerintah menanam, sementara di sisi yang lain pemerintah pula yang menebang..

Politisi Partai NasDem itu pun menceritakan kejadian di Morowali saat masih dalam wilayah Kabupaten Poso. Saat itu Presiden Soeharto menggagas reboisasi dan penanaman pohon pinus di kawasan tersebut.

“Hasil cukup baik dan sangat dirasakan manfaatnya terkait pengelolaan getah pinus. Namun belakangan diketahui pohon akan ditebang dan digantikan dengan kebun kelapa sawit,” ungkapnya.

Ia pun mencari tahu mengapa sampai izin perkebunan sawit itu keluar. Ternyata, kata dia, pemerintah pusatlah yang mengeluarkan izin tersebut karena tidak ada laporan dari bawah.

Ia juga menyinggung soal dampak lingkungan yang kini sudah dirasakan warga Poso terkait pengelolaan PLTA sebagai sumber energi. Akibat aktivitas itu, kata dia, permukaan air naik dan lahan pertanian tergenang. Demikian halnya kegiatan PT IMIP di Morowali.

“Tapi tidak dilakukan penanaman pohon,” ujarnya.

Olehnya, kata Sonny, perlu komitmen, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan masyarakat luas dalam hal mitigasi perubahan iklim ini. (RIFAY)