PALU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada masa depan.

Komitmen itu diwujudkan melalui rapat kerja pembahasan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, yang digelar di Ruang Baruga Gedung B Lantai 3 DPRD Sulteng, Jumat (26/09).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Dandi Adhy Prabowo, dan dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Mahfud Masuara, Yusuf, Maryam Tamoereka, dan Winiar Lamakarate. Turut hadir Sekretaris DPRD Sulteng, Siti Rachmi Amir Singgi, S.Sos., M.Si., serta perwakilan dari Biro Umum Setda Sulteng, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulteng.

Dalam rapat tersebut, Bapemperda DPRD Sulteng menyoroti pentingnya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyiapkan daftar prioritas rancangan peraturan daerah.

“Propemperda bukan sekadar daftar rancangan perda, tetapi peta jalan pembangunan hukum daerah. Melalui pembahasan bersama, kami ingin memastikan setiap usulan perda benar-benar memiliki relevansi, kekuatan hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dandi Adhy Prabowo.

Untuk tahun 2026, DPRD Sulteng mengusulkan dua rancangan perda yang dinilai strategis, yakni Perda Perlindungan Hukum Adat dan Perda Kawasan Ekonomi Hijau. Sementara dari Pemerintah Provinsi, usulan lebih berfokus pada Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, serta Program Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa Berani Cerdas (BBC).

Bapemperda menekankan bahwa pendekatan kolaboratif ini penting agar setiap perda yang dihasilkan memiliki daya guna dan dampak langsung terhadap masyarakat.

“Kami tidak menilai dari banyaknya perda yang diusulkan, tetapi dari urgensinya. Setiap rancangan harus terukur, realistis, dan mendukung arah pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah,” tambah Dandi.

Hasil pembahasan akan menjadi dasar penetapan Propemperda 2026, yang nantinya dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. ***