PALU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rauf, mewakili Ketua DPRD Sulteng menghadiri kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur serta Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) oleh Presiden Republik Indonesia yang digelar secara virtual.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Ahmad Yani, Palu, pada Selasa (21/10/2025).
Acara diikuti secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Turut hadir di lokasi, Fahrudin Yambas mewakili Gubernur Sulteng, bersama unsur Forkopimda Sulteng, pimpinan lembaga keuangan, serta para tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Rauf menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Program KUR ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di daerah. Kami di DPRD Sulteng mendukung penuh pelaksanaan program ini karena sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Rauf menilai, pelaksanaan akad massal KUR dan peluncuran program perumahan merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
“Program ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi tumbuhnya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen DPRD Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap implementasi KUR dan Program Perumahan ini dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah secara merata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di semua lapisan,” tegas Rauf.
Menurutnya, program KUR dan KPP sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan sektor produktif.
“Program ini membuka peluang besar bagi masyarakat kita, terutama pelaku usaha di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, untuk berkembang. Melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif, masyarakat tidak hanya terbantu dalam menjalankan usaha, tetapi juga terdorong untuk lebih mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. ***
