PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah membuka ruang dialog bagi generasi muda dalam menyuarakan persoalan agraria dan lingkungan.
Hal itu tampak saat Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Ambo Dalle, bersama anggota Komisi III, Muhammad Safri, menerima massa aksi dari Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (P2MM) Kota Palu, Senin (22/09).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk melaksanakan reformasi agraria sejati, termasuk pemberdayaan petani, moratorium izin pertambangan, serta percepatan pembahasan Undang-Undang Reformasi Agraria.
Koordinator Lapangan, Muhammad Rafki, menyuarakan bahwa ketimpangan penguasaan lahan dan ekspansi industri tambang di Morowali telah berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Kami ingin pemerintah berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan pada korporasi besar,” tegas Rafki dalam orasinya.
Awalnya, massa aksi yang berjumlah sekitar 20 orang hanya ingin berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Sulteng. Namun, suasana berubah setelah Ambo Dalle turun langsung menemui massa dan mengajak mereka berdialog secara terbuka.
“Bagaimana kami bisa memahami apa yang menjadi tuntutan adik-adik kalau tidak ada dialog,” ujar Ambo Dalle di hadapan peserta aksi.
Ajakan tersebut akhirnya diterima. Massa pun masuk ke ruang kerja pimpinan DPRD untuk menyampaikan tuntutannya secara resmi. Dialog berjalan kondusif dan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Usai pertemuan, para peserta aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Ambo Dalle menyebut, DPRD Sulteng terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, terutama terkait isu agraria dan tata kelola sumber daya alam.
“Kami sangat mengapresiasi semangat adik-adik mahasiswa. Isu reformasi agraria ini penting dan kami akan terus kawal sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya. ***
