SIGI,- Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, kembali melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sigi, Kamis (12/05).
Rombongan legislator Pohuwato tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pohuwato Arwan Anjulangi, di ikuti Wakil Ketua Komisi I Ismail Samarang, Sekretaris Komisi I Otan Mamu, Anggota Komisi Irianty S. Latif dan Suryoharto Palumulo.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae di ruang kerjanya, di dampingi Wakil Ketua I Rahmad Saleh dan Wakil Ketua II Imran Latjedi serta anggota DPRD Sigi lainnya.
Ketua Komisi I Pohuwato Arwan Anjulangi, menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung ke DPRD Sigi.
Diutarakannya di hadapan ketua DPRD Sigi Mohamad Rizal Intjenae bahawa, kunjungan mereka dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penganggaran insentif Nakes yang bertugas menangani Covid 19 di Dinas Kesehatan.
Terkait hal itu, dr. Rika yang dihadirkan mewakili Kepala Dinas Kesehatan, memberi gambaran soal pemberitaan insentif bagi tenaga kesehatan di kabupaten Sigi.
Tujuan lain kunjungan mereka adalah, soal rencana pemerintah menghapuskan tenaga kerja honorer baik di pusat maupun di daerah pada 2023. Dengan demikian, status pegawai pemerintah hanya akan ada dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terkait hal ini pula, dirinya meminta referensi dari DPRD Sigi, strategi dan langkah yang akan dilakukan dalam mengantisipasi hal itu. Sebab kata dia, bila itu terjadi maka akan di kemanakan ratusan ribu honorer saat ini termasuk yang ada di daerah.
“Soal ini, apakah sudah ada strategi yang akan dilakukan DPRD Sigi dalam mengantisipasi rencana pemerintah ini?. Kalau ada, kami ingin minta referensi untuk dikolaborasikan di daerah kami,” tanyanya.
Menjawab itu, Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae mengaku belum memiliki strategi soal antisipasi penerapan penghapusan tenaga honorer yang dimaksud. Justru kata dia, hal itu bisa jadi masalah besar, sebab hampir semua dinas memakai tenaga honorer. Khusus di Sigi, yang tangani keuangan dan IT.
Solusi yang ditawarkan Rizal, adalah, menyampaikan kondisi tersebut dari daerah masing-masing ke kementrian lewat Adkasi. politisi partai Golkat ini berharap, itu mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.
Reporter: Hady/***
