POSO – Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Poso belum lama ini melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus audiensi dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (Bimatarung), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Audiensi tersebut dilakukan guna menyampaikan sejumlah aspirasi warga, salah satunya terkait kondisi jalan rusak di wilayah Kecamatan Pamona Barat.
Ketua Komisi III DPRD Poso, Sesi Kristina Darmawati Mapeda SH, MH menyampaikan, bahwa masyarakat setempat telah mempertanyakan ketidakjelasan perbaikan ruas jalan yang sudah lama terbengkalai, khususnya jalan penghubung Taipa–Tonusu.
“Kami dapatkan informasi khususnya ruas jalan Taipa-Tonusu sepanjang 45 KM dengan pagu anggaran 19 Miliar akan diupayakan dikerjakan tahun ini di perubahan anggaran,” tutur Sesi yang juga Wakil Ketua I DPRD Poso, Selasa (27/5).
Sesi KD Mapeda, yang merupakan kader Partai Golkar itu, menjelaskan jika ruas jalan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program tahun anggaran 2024. Namun pelaksanaannya tertunda dan kini direncanakan dikerjakan dengan skema multi years contract.
“Ruas sebelumnya, yakni Pendolo–Taipa, telah menghabiskan anggaran Rp80 miliar. Kini giliran ruas Taipa–Tonusu sepanjang 19 kilometer yang dianggarkan sebesar Rp45 miliar dan diupayakan masuk dalam perubahan anggaran tahun ini,” jelasnya.
Menurut dia, tertundanya pengerjaan disebabkan adanya efisiensi anggaran, sehingga proyek tersebut kini dimasukkan ke dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
“Kami akan terus mengawal dan memastikan agar proyek ini terealisasi, karena ini adalah harapan masyarakat yang sudah lama dinanti,” tegasnya.
Sebelumnya, kondisi jalan rusak di beberapa desa di Kecamatan Pamona Barat sempat viral di media sosial. Warga yang kesal dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki, menanam pohon pisang sepanjang jalan di Deaa Toinasa, Salukaiya hingga Meko sebagai bentuk protes.
Reporter : Ishaq Hakim
Editor : Yamin
