PARIMO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) merekomendasikan penutupan sementara lima dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, satu dapur MBG di Kecamatan Taopa telah lebih dulu ditutup dan dipasangi garis polisi.
Rekomendasi itu disampaikan Komisi IV DPRD Parimo dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan, Direktur RS Bulue Napoae Moutong, serta Koordinator SPPG, Senin (29/9).
Ketua Komisi IV, Sutoyo, mengatakan penutupan sementara itu untuk memberi waktu kepada pemerintah daerah menyiapkan intervensi administratif terhadap program nasional tersebut. Intervensi yang dimaksud meliputi perekrutan tenaga ahli, tenaga gizi, hingga tenaga akuntan.
“Saya kira pemda harus bertanggung jawab dalam posisi ini. Maka, yang menjadi catatan kami adalah menghentikan sementara enam dapur SPPG,” ungkap Sutoyo.
Ia menjelaskan, penutupan sementara berlaku 10 hari sembari menunggu penyedia dan pemda menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah, termasuk jika siswa mengalami keracunan.
Menurut Sutoyo, SOP harus mengatur sanitasi, instalasi pengolahan air limbah, peralatan yang digunakan, asal bahan makanan, hingga proses memasak.
“Kalau program ini berjalan sesuai SOP, pasti memberikan dampak positif, khususnya bagi orang tua siswa yang terbantu,” ujarnya.
Program MBG menargetkan setiap dapur menyiapkan 4.000 paket per hari. Namun, kasus di Taopa hanya mampu memproduksi 2.500 paket dengan keterbatasan tenaga gizi. Kondisi itu, kata Sutoyo, menuntut peran nyata pemerintah daerah, bukan sekadar menerima manfaat program gratis.
“Tujuan MBG untuk mencerdaskan generasi muda. Tapi kalau pelaksanaannya bermasalah, itu justru bisa jadi masalah besar. Tidak ada program nasional yang tidak bermanfaat, hanya saja metodenya yang keliru,” tegasnya.
Sutoyo menambahkan, meski pemerintah daerah berhak tidak mengikuti rekomendasi DPRD, pihaknya tetap menegaskan kepedulian kepada masyarakat.
