PALU – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, untuk program mudik gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Meskipun mendukung penuh program ini, pihak DPRD meminta Pemkor Palu untuk lebih transparan terkait anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut.
Salah satu anggota Komisi B, M.Sultan Amin Badawi, mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif mudik gratis, namun menekankan bahwa sebagai mitra pemerintah, DPRD berhak mengetahui dari mana sumber dana yang akan digunakan.
“Kalau tujuan mudik gratis ini kami sangat setuju, Ini mulia, karena bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung, tetapi harusnya DPRD sebagai mitra pemerintah menyampaikan darimana sumber anggarannya, biar masyarakat juga tahu,” tegas Sultan, Selasa (18/03).
Politisi dari Partai Gerindra itu menambahkan, bahwa saat ini Kota Palu tengah menghadapi defisit anggaran, bahkan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah belum menerima hak mereka.
Di samping itu, realisasi Pendapatan Daerah pada tiga bulan pertama tahun 2025 baru tercatat sekitar 4,57 persen, yang harusnya sudah diatas 8 persen.
Terkait masalah tersebut, Komisi B berencana untuk mengundang Dinas Pendapatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahasnya lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami sudah merencanakan untuk menyurat ke OPD, terutama Dinas Bapenda, untuk menanyakan apa kendala sehingga pendapatan daerah baru mencapai 4 persen, sekaligus menanyakan sumber anggaran mudik gratis ini,” tambah Sultan.
Dengan adanya RDP yang direncanakan, Komisi B berharap pemerintah kota dapat memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan bahwa program mudik gratis dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.*/ Yamin
