DPRD dan Pemkab Parimo Harus Bersinegi Tangani COVID-19

oleh -
Ilustrasi. (FOTO: TIRTO.ID)

PARIGI – Pihak DPRD Parigi Moutong (Parimo) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, diharap tidak saling beda pendapat dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu justru akan menimbulkan cara pandang yang berbeda sehingga terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kedua lembaga itu dinilai perlu duduk bersama untuk mencari solusi di tengah mewabahnya COVID-19 yang menjadi keresahan masyarakat Parimo.

“Perlu adanya pertemuan dari pimpinan kedua lembaga ini, baik ketua DPRD dan Bupati Parimo agar ada hasil yang didapatkan,” ungkap Ketua LSM Sangulara Sulteng, Riswan B. Isamail, di Parigi, Ahad (05/04).

Ia mengatakan, tidak setujunya DPRD atas wacana pembangunan rumah sakit baru untuk penanganan COVID-19, sangatlah wajar. DPRD justru meminta penambahan sejumlah fasilitas di tiga rumas sakit yang ada, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya.

Seharusnya, lanjut dia, ada trobosan terbaru yang dilakukan kedua pimpinan lembaga itu, kesiapan pihak pemerintah daerah, penanganan serta proses pemulihan kepada pasien dan masih banyak lagi yang harus dipersiapkan.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Parimo per tanggal 4 April, terdapat 38 warga yang berstatus Orang Dalam Pengamatan (ODP), 14 di antaranya sudah dinyatakan sehat. Selain itu, ada pula satu orang dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Ini yang seharusnya dipikirkan bersama adalah proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Ini merupakan pekerjaan bersama jadi baik ketua DPRD dan Bupati harus bisa memberikan terobosan agar Parimo terbebas dari virus tersebut,” jelasnya.

Kata dia, masih banyak masyarakat bawah yang belum mengetahui pasti dampak dan bahaya dari virus tersebut. Apalagi mereka yang berada di daerah terpencil seperti di Pegunungan Tinombo dan Palasa.

“Jangan nanti ketidaktahuan mereka bisa berdampak apalagi mereka tinggal di daerah pengunungan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain,” katanya.

Ia berharap, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Saat ini, kata dia, penting pula dilakukan agar bagaiamana Kabupaten Parimo terhindar dari COVID-19, mempersempit ruang gerak orang yang keluar masuk di wilayah ini serta melakukan berbagai tindakan edukasi dan sebagainya. (MAWAN)