PALU – Dewan Pertukangan Nasional Sulawesi Tengah (DPN Sulteng) menyampaikan dukungan dan komitmen terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah melalui investasi di berbagai sektor strategis, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, industri smelter, dan industri lainnya.
Kehadiran investasi-investasi tersebut menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut.
Ketua Umum DPN Sulteng Andri Gultom menyoroti secara khusus peran koperasi rakyat telah memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kegiatan pertambangan berbasis koperasi tersebut merupakan bentuk konkret dari semangat ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat lokal memiliki peran langsung sebagai pelaku dan penerima manfaat ekonomi.
“Dalam konteks tersebut,kami menilai bahwa perluasan IPR harus terus didorong dan difasilitasi secara adil dan berkelanjutan,” kata Gultom.
Gultom mengatakan,data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah per Agustus 2024 menunjukkan bahwa, Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah mencapai 1.647.090 orang,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 2,94%,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 71,10%. Sedangkan angka kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 11,00 – 12,00 persen.
“Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dari sisi partisipasi kerja, tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak tetap menjadi pekerjaan bersama,” katanya.
Oleh karena itu, DPN Sulteng menyatakan dukungan penuh terhadap Program “Berani Kerja” telah diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido.
Program tersebut memiliki arah sangat strategis dalam menumbuhkan iklim kerja baru, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat akses pelatihan dan keterampilan bagi angkatan kerja muda dan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Tengah.
Sebagai mitra pembangunan daerah, DPN Sulteng menyampaikan beberapa pandangan dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
“Setiap kegiatan investasi masuk ke Sulteng harus memiliki kewajiban moral dan regulatif untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja dari wilayah setempat akan secara langsung mengurangi angka pengangguran dan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.
Kemudian kata Gultom Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
“Kami mendorong adanya sinergi antara investor, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan kerja untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pelatihan teknis, serta sertifikasi keahlian relevan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Selanjutnya kata Gultom Penguatan Koperasi dan UMKM, siap bekerja sama dalam membina koperasi-koperasi rakyat agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk di bidang pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, dan usaha produksi lokal lainnya.
Lalu sebut Gultom, bantuan Sosial dan Keberlanjutan Ekonomi, bantuan sosial tepat sasaran harus dijadikan jembatan menuju kemandirian ekonomi. Dukungan bagi keluarga miskin produktif, perempuan kepala keluarga, dan pemuda-pemuda pencari kerja harus diintegrasikan ke dalam program sosial berbasis pemberdayaan.
Kemitraan Berkeadilan antara Masyarakat dan Investor. Investasi harus bersifat inklusif, tidak menyingkirkan masyarakat lokal dari ruang-ruang pengambilan keputusan, serta menjamin adanya pembagian manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Dengan berbagai langkah tersebut, kami meyakini bahwa Sulawesi Tengah dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem industri inklusif, ramah lingkungan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
REPORTER : **/IKRAM
