PALU – Dewan Kesenian Sulawesi Tengah ( DKST) yang pernah dipimpin Hapri Ika Poigi akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 30-31 Juli mendatang. Namun di sisi lain, kepengurusan DKST tersebut telah demisioner dan saat ini telah ada pengurus baru yang diketuai Jamaluddin Mariadjang.
Jamaluddin Mariadjang terpilih sebagai Ketua DKST pada Musda tanggal 26 Maret 2022 lalu.
Menyikapi kondisi tersebut, Jamaluddin Mariajang, kepada media ini, Kamis (21/07), mengatakan, hasil dari Musda tanggal 26 Maret tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sulteng sejak April 2022 lalu dan ditembusankan ke Dikbud Sulteng.
Kata dia, jika ada Musda DKST selain yang telah berlangsung 26 Maret 2022 lalu, maka itu adalah hak demokrasi setiap orang.
“Setiap orang merdeka untuk berserikat dan berkumpul. Tentu untuk menjamin hak-hak orang lain, maka aturan hukum dan kebijakan politik yang menyelesaikannya,” kata Jamaluddin.
Namun, kata dia, pihaknya tidak ingin dijejali beban status kontroversial yang terjadi saat ini. Sebab, ujung penyelesaiannya ada di tangan Gubernur.
“Karena Perda Nomor 8 pasal 51 tahun 2021 menyatakan DKST disahkan Gubernur. Jadi persoalannya kembali ke Gubernur,” ujarnya.
Namun ia sendiri sangat ragu jika Gubernur Rusdy Mastura dapat membebaskan diri dari sikap ashabiah atau nepotisme dan anti kritik.
“Karena itu, hingga saat ini pengesahan DKST 26 Maret dari Gubernur, nihil. Terserah Pak Gubernur maunya apa, dia kan penguasa. Saya sudah cukup merasa menang secara moral,” tegasnya.
Terpisah, anggota DKST, Sulaiman, mengatakan, pihaknya menggelar Musda pada bulan Maret 2022 lalu, juga atas rekomendasi dari Gubernur, bukan atas keinginan sekelompok orang saja.
“Harusnya Gubernur Rusdy Mastura ambil sikap. Salah satunya dengan membatalkan kepengurusan DKST. Jangan seperti kondisi saat ini,” sesal Sulaiman yang akrab disapa Eman itu.
Pengurus DKST lainnya hasil Musda 26 Maret 2022 yang enggan ditulis namanya, mengatakan, Pengurus DKST yang sudah dua tahun ini demisioner, ingin melaksanakan musda karena mendapat dukungan dari Dikbud Provinsi Sulteng.
“Selain itu juga, Gubernur memberikan dukungan karena Kadis Dikbud merupakan kerabat dekatnya. Harusnya Pak Gubernur netral di sini, jangan memihak. Pilih mana yang tidak sesuai aturan organisasi, itu yang dibatalkan. Jangan menampakkan dukungan kepada pengurus yang telah demisioner,” ujar Sumber.
Sementara itu, Ketua DKST sebelumnya, Hapri Ika Poigi yang dikonfirmasi via WhatsApp terkait rencana pelaksanaan Musda, enggan memberikan komentar.
Demikian halnya dengan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura. Pesan yang dikirim tak kunjung ditanggapi.
Reporter : Irma
Editor : Rifay
