PALU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng menggandeng kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan di kawasan perikanan dan kelautan, sekaligus sebagai perpanjangan informasi. Masyarakat tersebut tergabung dalam Pokmaswas atau Kelompok Masyarakat Pengawas.
“Yang sudah terbentuk di Sulawesi Tengah kurang lebih 200 Pokmaswas,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulteng, Agus Sudaryanto, di Kantornya, Kamis, (17/06).
Agus mengatakan, Pokmaswas tersebar di semua wilayah se Sulteng, salah satunya Pokmaswas Karosondaya di Sausu Tambu, Parigi Moutong. Satu Pokmaswas sedikitnya beranggota 10 orang. Pembentukannya melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa masing-masing.
“Pemerintah membantu penyedian kapal, perahu, sarana-sarana komunikasi seperti HT, GPS dan sarana keselamatan. Tujuannya supaya mereka (Pokmaswas) punya sarana komunikasi dengan kita,” ucap Agus.
Dikatakannya, pelibatan masyarakat minimal untuk menjaga kawasan sekitar desa wilayah Pokmaswas dari pihak-pihak atau oknum yang akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal, atau ingin merusak kelestarian laut.
“Masyarakat kita berdayakan mengawasi kawasannya karena tidak mungkin kami sendiri dengan keterbatasan personel, biaya dan sebagainya. Minimal daerahnya dijaga, orang luar masuk bisa dibendung, kalaupun lepas atau lolos lapor. Kalau kita bisa tangani cepat kita tangani, kalau tidak kita koordinasi sama angkatan laut atau Polairud,” ujarnya.
Menurut Agus, sejauh ini keberadaan Pokmaswas sangat membantu pihaknya dalam pengawasan. Itu karena dengan luasnya wilayah kelautan dan pesisir di Sulawesi Tengah membutuhkan peran masyarakat.
Hasilnya, dari beberapa penindakan yang dilakukan bersama aparat penegak hukum TNI AL dan Polairud, sebagian merupakan bersumber dari laporan atau informasi Pokmaswas seperti di perairan Banggai, beberapa waktu lalu.
Saat itu, Pokmaswas melaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Aparat penegak hukum bersama pengawas DKP langsung turun melakukan penindakan.
“Dengan adanya perpanjangan informasi, kita bisa koordinasi dengan yang lain,” terang Agus.
Agus menambahkan, DKP terus melakukan pembinaan kepada Pokmaswas dan memberikan edukasi. Keberadaan Pokmaswas juga diharapkan membantu geliat perekonomian desa dari sektor kelautan dan perikanan. (YAMIN)
