PALU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) melalui bidang pengelolaan ruang laut akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan dan Penanganan Sampah Laut di Sulteng. Pembentukan Pokja ini merupakan salah satu dari 11 rumusan yang dihasilkan pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada 4-5 Juli 2024.
Kepala DKP Sulteng, Moh Arief Latjuba, menyatakan bahwa pembentukan Pokja ini penting mengingat ruang laut di Sulteng telah terkontaminasi oleh sampah laut yang jumlahnya terus meningkat. Menurutnya, pengelolaan dan penanganan sampah laut harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan banyak pihak secara kemitraan.
FGD bertema “Membangun Kemitraan Kelembagaan untuk Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut di Sulawesi Tengah” ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari 21 NGO, 4 perguruan tinggi dan sekolah perikanan, 4 media massa, dan 25 dinas OPD terkait. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium DKP Sulteng dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi seperti Bappeda Sulteng, Dinas Lingkungan Hidup Sulteng, Universitas Tadulako, BMKG, USAID Ber-Ikan, Seangle Indonesia, BPSPL Wilayah Kerja Makassar, dan pelaku usaha Bank Sampah Plastik Taipa.
FGD ini digelar untuk menjaring masukan kebijakan, intervensi, serta kegiatan pengelolaan dan penanganan sampah laut di Sulawesi Tengah. Tujuannya adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan terkait pencemaran sampah di laut Sulawesi Tengah dengan semua instansi, lembaga terkait, dan organisasi kemasyarakatan.
Setelah proses diskusi dan pemaparan dari Kepala DKP Sulteng serta narasumber lainnya, dirumuskan 11 poin penting. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru melalui pengelolaan, penanganan, dan pengendalian sampah plastik di laut. Selain itu, seluruh bidang dan UPTD lingkup DKP Sulteng juga berkomitmen untuk mensinergikan kegiatan dalam mendukung pengelolaan sampah laut.
Prioritas agenda bersama ini termasuk menyusun roadmap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mendorong Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan dan Penanganan Sampah Laut, penerapan regulasi terkait sampah plastik, serta penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sampah laut. DKP Sulteng juga berfokus pada penyusunan perencanaan dan pembiayaan untuk mitigasi bencana pesisir, adaptasi perubahan iklim, pencegahan kerusakan ekosistem, dan peningkatan kualitas ekosistem laut.
Pelibatan semua unsur masyarakat, perangkat pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah dalam sinergi dan kolaborasi program menjadi salah satu fokus Pokja. Mereka juga akan menginisiasi sistem perizinan terintegrasi dengan log book catatan alur pembuangan sampah kapal-kapal perikanan dan pelaku usaha di sektor wisata pesisir, serta mendorong sistem kurikulum pendidikan tentang sampah dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.
Reporter: Irma/Editor: Nanang
