PARIMO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mulai menata sistem pendidikan inklusif di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara bertahap dan terstruktur.
Langkah awal dilakukan melalui pendataan guru pendamping khusus (GPK) serta penguatan pemahaman kepala sekolah terkait konsep pendidikan inklusif.
Kegiatan tersebut digelar di Parigi, Senin (21/7), sebagai kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya menyasar sekolah dasar.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Parimo, Farid Ali Buraera, menegaskan bahwa penataan layanan inklusif bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan sudah masuk pada tahap implementasi sistematis.
“Pemahaman kepala sekolah sangat penting, karena mereka adalah pengambil keputusan pertama di sekolah. Siswa berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat,” ujarnya.
Menurut Farid, data terkait layanan inklusif di sekolah-sekolah masih belum akurat. Karena itu, dua langkah konkret akan dilakukan, yakni pendataan GPK di setiap sekolah sebagai dasar penugasan dan pelatihan, serta penguatan pemahaman kepala sekolah mengenai regulasi dan praktik pendidikan inklusif sesuai kebijakan nasional.
“Program ini akan terus berlanjut. Kami juga akan melakukan pendampingan teknis secara langsung kepada sekolah-sekolah inklusif, termasuk pelatihan kapasitas guru yang terdata sebagai calon pendamping khusus,” jelasnya.
Disdikbud Parimo berharap melalui program ini sekolah-sekolah di jenjang SMP mampu membangun lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung perkembangan semua siswa tanpa terkecuali.
“Inklusif bukan berarti memisahkan, tapi menyatukan dalam perbedaan. Semua anak berhak mendapat ruang untuk tumbuh dan belajar,” pungkas Farid.
