PARIMO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengembangkan program Sinergi Pemutakhiran Dapodik Berbasis Komunitas Operator Dalam Perencanaan untuk Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana (SIPEDAS).
Program ini dirancang untuk memperbaiki persepsi sekolah mengenai mekanisme penyaluran bantuan, yang selama ini masih dianggap melalui pengajuan proposal.
“Jadi operator dan sekolah masih beranggapan bantuan diperoleh melalui proposal. Padahal tidak lagi seperti itu. Cukup melakukan pemutakhiran Dapodik,” ujar Kepala Bidang Manajemen SD Disdikbud Parimo, Ibrahim, saat ditemui Rabu (23/7).
Menurutnya, pemutakhiran data yang akurat dalam Dapodik akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan skala prioritas penerima bantuan.
Ibrahim menyebutkan, salah satu kesalahpahaman yang kerap terjadi adalah anggapan bahwa sekolah dengan kondisi rusak berat akan otomatis mendapat bantuan, tanpa memperhatikan kelengkapan dan keakuratan data dalam Dapodik.
Ia mencontohkan, pemutakhiran data yang benar harus mencakup kepemilikan surat tanah, jumlah siswa, penilaian dari kementerian untuk kategori rehab sedang dan berat, serta pengisian formulir dari Kementerian PUPR.
“Jangan sampai seperti Sekolah Kuala Bugis yang sempat viral di media sosial, tapi mereka tidak menyadari jumlah siswanya hanya 25 orang. Mereka minta pembangunan total, padahal kami hanya bisa bantu satu atau dua ruangan lebih dulu,” terangnya.
Ibrahim menekankan pentingnya sekolah menginput data sesuai kondisi riil. Ia mengungkapkan masih banyak sekolah yang mencantumkan lebih dari satu ruang guru atau perpustakaan, padahal kenyataannya tidak demikian.
“Seharusnya sekolah memasukkan data yang sesuai, misalnya satu sekolah satu ruang perpustakaan dan ruang guru. Jika datanya tidak sesuai, maka tidak akan terdeteksi sebagai prioritas penerima bantuan,” jelasnya.
Program SIPEDAS disebut sebagai aksi perubahan berbasis komunitas dengan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, program ini menyasar 70 sekolah. Untuk jangka menengah, akan diperluas ke 435 sekolah guna mempercepat pemutakhiran data Dapodik.
“Jangka panjangnya, kami akan melakukan intervensi bantuan sekolah berdasarkan jumlah anggaran yang disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data,” pungkas Ibrahim.
