PALU- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait data penerima bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Ujuna, Senin (03/06).
“Kedatangan kami terkait dengan data kemiskinan dalam hal ini data penyaluran beras, karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,” jelas Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik.
Dirinya mengaku menerima beberapa pengaduan dari warga yang ingin mengetahui mekanisme penyaluran beras yang berasal dari bulog.
“Memang dalam hal ini Bulog menggunakan DTKS dan Data P3K yang bekerja sama dengan Kementerian Pangan. Jadi yang bersinggungan dengan Dinas Sosial itu terkait dengan penyaluran,” ujarnya.
Dalam hal ini, kata dia, Dinas Sosial bukannya tidak mau disalahkan, tetapi Dinsos Palu memang tidak dilibatkan dalam penyaluran beras tersebut.
“Kami tidak dilibatkan baik dalam hal pengawasan dan monitoring penyaluran bantuan beras itu, padahal yang banyak mengetahui tentang masyarakat yang perlu dibantu atau penerima bansos adalah Dinsos,” ujarnya.
Padahal, kata dia, data yang ada di Dinsos Palu itu real time, karena pihaknya memiliki sistem pemutahiran.
Ia berharap kepada Kementerian Pangan agar bisa menggunakan data yang ada di Dinas Sosial untuk menyamakan persepsi, sehingga ketika ada penyaluran yang tidak sesuai, lalu Dinsos yang disalahkan.
Sejauh ini, kata dia, banyak keluhan yang diterima, di antaranya ada warga yang sudah jadi PNS, tapi masih mendapatkan bantuan.
“Sehingga pada nama orang yang tidak layak menerima itu harus dicari pengganti terus. Bukan begini mekanismenya. Kalau memang sudah tidak layak maka harus dihapus, namun nama itu ada terus keluar, sehingga seakan akan kami Dinsos yang dipersalahkan,” tandasnya.
Usai sidak di Kelurahan Ujuna, Kadis Sosial Susik yang didampingi Kabid Penanganan Kemiskinan, Sarfan beserta sejumlah TKSK Dinsos Palu itu menuju ke Kelurahan Tondo yang juga akan memeriksa permasalahan data yang menjadi keluhan warga setempat.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
