Dianggap Wanprestasi Bupati Sigi Dihukum Bayar Rp3,3 Miliar Sisa Kontrak Pasar Ranggulalo

oleh -
Pasar Ranggulalo. (Gmaps)

DONGGALA- Bupati Sigi, Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, dihukum oleh Pengadilan Negeri Donggala sebesar Rp3, 3 miliar, untuk membayar sisa nilai kontrak, belum terbayarkan dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi 2019 kepada Penggugat CV Salju.

“Menghukum Tergugat untuk membayar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo Kabupaten Sigi tahun 2019 kepada Penggugat sebesar Rp3.3 miliar,” kata juru bicara pengadilan Negeri Donggala, Andi Aulia Rahman, Kamis (2/6).

Duduk sebagai ketua majelis hakim Armawan, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah dan Andi Aulia Rahman sebagai hakim anggota.

Andi mengatakan, Bupati Sigi terbukti melakukan tindakan Cedera Janji (Wanprestasi) telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tagihan Pembayaran kepada Penggugat atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggolalu di Kabupaten Sigi 2019.

Ia mengatakan, kegiatan paket pekejaan fisik yakni Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dengan nilai anggaran sebesar Rp6 miliar bersumber dari dana APBN- TP.

” Pemenang lelang CV.Salju dengan Kontrak Kerja Nomor: 027/03/SPK-TP/Disperindag/2019, tanggal 16 Oktober 2019, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp5.6 miliar,” katanya.

Lalu kata dia, dari nilai awal kontrak Rp5,6 miliar , mengalami perubahan nilai Rp5,5 miliar. Berdasarkan pemeriksaan Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Akhir Pekerjaan pasar rakyat Ranggulalo, ditemukan fakta bahwa keterlambatan Penggugat menyelesaikan pekerjaan adalah 45 hari kalender , sehingga Penggugat memikul kewajiban membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.521.510/hari x 45 Hari yaitu = Rp248.4 juta

Bahwa dengan demikian, maka selisih kurang bayar setelah dikurangi denda keterlambatan adalah sebesar Rp3.3 miliar.

Penggugat meminta tergugat untuk melakukan pembayaran sisa dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo, tapi tidak mendapat tanggapan serius hingga akhirnya mengambil tindakan hukum.

“Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam masa pikir-pikir 14 hari sejak diputuskan bagi para pihak menerima atau mengajukan upaya hukum lain,” pungkasnya.

Terpisah salahsatu Kuasa Hukum Pemkab Sigi Nasrul Djamaludin mengatakan, belum bisa menentukan sikap atas putusan tersebut.

Ia masih berkoordinasi dengan Pemkab Sigi dan menunggu salinan putusan untuk dipelajari, apakah akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lain.

“Masih koordinasi dan tunggu salinan putusan, masih ada waktu beberapa hari menyatakan sikap terima atau upaya hukum lain,” tutup Uda panggilan akrabnya.

Reporter: IKRAM
Editor: NANANG