SIGI – Masyarakat Desa Palamaki, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar dibangunkan gedung SD, di desa mereka. Semenjak dimekarkan dari Desa Lawua, 10 tahun lalu, belum pernah ada bangunan sekolah di desa tersebut.
“Pembangunan SD ini sangat kami butuhkan, mengingat jumlah anak usia sekolah makin bertambah,” ujar tokoh pemuda Desa Palamaki, Nansen saat pertemuan reses yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Muh. Masykur, di Kantor Desa Palamaki, pekan lalu.
Dia menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan keinginan itu kepada Pemkab Sigi, namun tak kunjung direspon.
“Ini dimaksudkan agar anak-anak kami tidak harus menempuh jarak 2 sampai 3 kilometer untuk bersekolah, sehingga orang tua dapat terbantu,” jelas Nansen.
Masykur yang didampingi Yusuf Edison, Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sigi menyampaikan terima kasih kepada warga yang sempat hadir dalam pelaksanaan reses, sekalipun dalam suasana hujan deras.
Terkait dengan aspirasi warga Desa Palamaki, Masykur menjelaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah.
“Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Ini tidak bisa ditawar lagi, apalagi yang namanya pendidikan dasar. Konstitusi kita, UUD 1945 sudah tegas mengamanatkan soal keharusan penyelenggaraan pendidikan terhadap seluruh warga Negara, dan pemerintah diberi amanah sebagai penyelenggara, termasuk penyedia seluruh sarana dan prasarana pendidikan hingga ke seluruh pelosok negeri ini, tanpa terkecuali,” urai Masykur.
Dia mengakui, kondisi seperti ini sering kali terkendala dengan banyak hal, termasuk ketersediaan anggaran pembangunan dan juga faktor rasio jumlah penduduk dalam suatu wilayah.
“Ini yang nantinya kita akan komunikasikan ke pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan,” jelas Masykur.
Yusuf Edison mengaku sangat mendukung aspirasi warga karena menyangkut penyiapan sumber daya generasi penerus di Desa Palamaki.
“Yang pasti masukan ini akan menjadi tugas kami untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendidikan. Kita semua berharap Pemda segera memberikan respon. Soal kebijakan teknis dan segala macamnya kita serahkan kepada Pemda,” katanya.
Selain permasalahan pendidikan, ada pula masalah lain yang disampaikan warga, yakni mengenai minimnya sarana infrastruktur seperti irigasi dan jalan kantong produksi.
Diketahui, Desa Palamaki dihuni 115 Kepala Keluarga (KK) yang menggantungkan hidup sebagai petani sawah tadah hujan dengan luasan sekitar 80 hektar dan ditunjang dengan lahan perkebunan kakao.
Namun hasil kebun kakao tidak seperti dulu lagi. Era keemasan kakao jadi meredup, syukur-syukur kalau masih ada yang bisa dipanen buahnya sekarang. (RIFAY)
