JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil kongres luar biasa, dengan ketua Umumnya Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3).
“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam keterangannya.
Terpisah, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Anwar Hafid, menilai Kepala Staf Presiden Jendral Purnawiran Moeldoko merupakan biang atas kekisruhan yang terjadi di internal Partai Demokrat.
Menurut Anwar, tidak ada kekisruhan di tubuh Demokrat sebelum Moeldoko dan yang lainnya, terlibat dalam KLB di Deli Serdang.
Pernyataan itu disampaikan Anwar Hafid yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah sebagai respons atas beredarnya video KSP Moeldoko di akun Instagram @dr_moeldoko berjudul ‘Moeldoko Menjawab’.
“Saya bersyukur, akhirnya KSP Moeldoko berani muncul ke publik. Lalu, mencoba memberikan jawaban atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Demokrat dan alasan keterlibatan beliau di dalam kekisruhan tersebut,” tuturnya, Rabu (31/3).
KSP Moeldoko menyampaikan bahwa dirinya didaulat untuk memimpin Demokrat karena kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi bergeser di dalam tubuh Demokrat dan terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024.
“Maka untuk menjawab peryataan ini sebenarnya cukup mudah. Adakah kekisruhan di tubuh Demokrat sampai akhirnya Moeldoko kemudian terlibat bersama kelompok KLB Deli Serdang? Selanjutnya persoalan arah demokrasi yang bergeser di dalam tubuh demokrat, demokrasi seperti apa yang bergeser?” ujar Anwar Hafid.
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, prinsip Demokrat yang senantiasa menghargai persamaan hak dalam pengambilan keputusan, yang dibangun atas dasar konstitusional AD/ART berjalan dengan baik dalam tubuh Partai Demokrat.
“Kongres yang dihadiri oleh seluruh ketua DPD, DPC, unsur DPP, bukankah adalah cermin bahwa Demokrat berdiri atas asas demokrasi? Bukan dengan klaim secara paksa atas Demokrat oleh mereka yang bukan kader Demokrat layaknya apa yang dilakukan oleh Moeldoko,” jelasnya.
Hal yang membuat miris dari jawaban KSP Moeldoko, adalah narasi bahwa telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat. Ada pertarungan terstruktur dan gampang dikenali yang menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Kemudian Moeldoko mengatakan, ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat sehingga langkah yang dilakukan bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa.
“Pertarungan ideologis yang mana? Ideologi Demokrat tetaplah Pancasila yang direfleksikan dengan prinsip nasionalis-religius. Demokrat tidak pernah mentolerir radikalisme, separatisme, apalagi totalitarianisme, layaknya upaya dan tindakan pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko,” jawab Anwar Hafid.
Olehnya, Anwar menilai KLB justru memiliki kecenderungan layaknya cara-cara ideologi totalitarian, yang mengambil alih kekuasaan dengan paksa, dan anti pada demokrasi, serta prinsip musyawarah mufakat yang menjadi ciri demokrasi Pancasila Indonesia.
“Pandangan saudara Moeldoko yang menyampaikan bahwa kondisi demokrat hari ini, adalah ancaman bagi pencapaian Indonesia emas 2045 adalah argumentasi layaknya kata pepatah, ‘menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri’,” pungkas Anwar.
Rep: FALDI
Ed: NANANG
