OLEH : Moh. Taufik Abdullah, S.E., M.E*
Melihat pentingnya kebijakan dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, kebijakan dalam dunia ekonomi pada hakekatnya adalah sebuah landasan dasar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik itu dalam lingkup besar maupun kecil.
Maka dari itu lah, kebijakan selalu menjadi penyebutan dalam ekonomi, terikat dan tidak akan pernah terlepas dari nama kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan fiskal yang akan selalu diterapkan pada masa resesi ekonomi demi untuk menghadapi gejala-gejala kerentanan ekonomi dunia terkhusus Indonesia pasca pandemi.
Untuk mencapai sebagaimana memulihkan keadaan ekonomi yang jatuh dalam resesi, maka diperlukanlah kebijakan fiskal sebagai solusi untuk mengatasi keterpurukan ekonomi saat ini.
Sedikit saya menjelaskan tentang dua komponen utama dalam kebijakan fiskal, yakni, komponen pengeluaran pemerintah dan komponen penerimaan yang terdiri atas pajak dan bukan pajak.
Dari dua komponen ini, yang penting kita perhatikan adalah manajemen pengelolaan keuangan negara dengan efektif dan efisien.
Saat ini keberadaan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi di di Indonesia, yang dapat membawa perubahan secara besar dalam sistem keberlanjutan pembangunan Indonesia.
Pada dasarnya perubahan atas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh peranan dan keterlibatan pemerintah dalam setiap aktivitas ekonomi, demi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan kesetaraan masyarakat.
Namun selama ini, implementasi pemerintah dalam pembuatan dan menentukan kebijakan fiskal cenderung bersifat insidentil tanpa perencanaan yang matang dan tepat sesuai dengan induk pedoman konstitusi UUD 1945.
Kebijakan Fiskal telah Membangun Demokrasi
Pertumbuhan ekonomi saat ini, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah didalamnya, sehingga pemerintah perlu wajib untuk mengetahui seperti apa gerak laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan.
Dengan memperhatikan hal tersebut, maka akan menjamin keberlangsungan hidup warga negara tanpa adanya gangguan dalam rangka menciptakan inovasi dengan terobosan yang dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian di suatu daerah serta negara.
Tantangan yang selalu melanda perekonomian kita, perlu kiranya pemerintah terus berusaha untuk mencari terobosan-terobosan baru dengan menerapkan kebijakan fiskal yang terencana dan tepat.
Kita sangat mengharapkan, bahwa kebijakan fiskal mampu memberikan kesetaraan dan kesejahteraan baik dalam segi material maupun non material demi untuk mencapai pembangunan yang baik maka diperlukan instrumen dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi yang lebih kuat.
Negara dan masyarakat mana yang tidak mengidamkan kesejahteraan. Tentu semua negara dan masyarakat yang ada di dunia khususnya di Indonesia mengidamkan hal tersebut. Terbukanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan berkurangnya tingkat pengangguran akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, itulah dua hal dari indikator kesejahteraan dalam suatu negara, sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak.
Dalam menekan angka pengangguran, masyarakat juga harus memiliki peranan penting dengan ikut serta membangkitkan semangat perekonomian Indonesia untuk mengoptimalisasikan kemampuan masyarakat seperti terlibat dalam usaha-usaha kecil dan menengah (UKM).
Ada sekitar 6 persen industri yang dikuasai oleh asing di Indonesia, juga masyarakat telah membuktikan dengan ada 94 persen UKM sebagai penyumbang ekonomi Indonesia yang diperoleh.
Sementara itu, kebijakan fiskal tidak hanya mengatasi sebagaimana adanya kesenjangan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah, akan tetapi kebijakan fiskal juga fokus terhadap peningkatan laju pertumbuhan investasi baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta yang mempunyai pengeluaran yang sangat besar di kehidupan masyarakat.
Olehnya, perlu juga peningkatan stabilitas ekonomi yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian di masa resesi ekonomi yang disebabkan pandemi.
Kebijakan Fiskal mampu Mengatasi Resesi Ekonomi
Pemerintah dalam menjalankan suatu program tentunya membutuhkan yang namanya kebijakan untuk mencapai target kesejahteraan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia yakni kebijakan fiskal.
Pengeluaran berupa pajak, bukan pajak, belanja dan hutang supaya lebih stabil, maka dana dari APBN pemerintah tentu dapat mengatur proses perjalanan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengatasi inflasi.
Untuk mengatasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia, intervensi pemerintah sangat diperlukan dari segala bidang fiskal maupun moneter. Sehingga intervensi ini dapat menekan sekaligus dapat menyediakan barang publik seperti infrastuktur sebagai pendorong roda perekonomian kita. Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal berperan mendorong jalannya demokrasi, yakni dengan, mendorong pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam target.
Maka dengan begitu, sistem demokrasi harus pula dapat menciptakan kepemerintahan yang adil, bersi, dan jujur serta mencegah praktek-praktek korupsi di kalangan pejabat politik negara dan birokrasi aparatur sipil negara. Sehingga mutu pembangunan demokrasi meningkat dengan baik demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera.
Dalam hal pembangunan demokrasi di Indonesia, pemerintah tidak boleh acak-acakan dan terlihat mendadak dalam membuat kebijakan. Sederhananya kebijakan fiskal yang di buat oleh pemerintah mengatur tentang kenaikan pajak dan token listrik.
Kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia telah banyak membantu pembangunan demokrasi kerakyatan yang juga berperan dalam mengoptimalkan kegiatan investasi sehingga ini mampu mendatangkan keuntungan bagi negara dan pemerintah.
Peluang-peluang usaha yang terbuka dan lahan tempat berinvestasi, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar untuk negara, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Olehnya, kebijakan fiskal dapat mendorong dan bertujuan membuka kegiatan-kegiatan investasi yang terus bertambah dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Pembangunan demokrasi melalui kebijakan fiskal diharapkan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya warga negara yang tentram setara serta sejahtera di tanah air Indonesia.
*Penulis adalah Penggiat Demokrasi & Peneliti di Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (IK2NKP)
