PALU – Panitia pelaksana deklarasi akbar #2019GantiPresiden di Sulteng, menunda pelaksanaan deklarasi.
Penundaan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan demi kemaslahatan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
Sedianya, deklarasi akan dilaksanakan Ahad (23/09), pukul 09.30 Wita, di Anjungan Nusantara, Pantai Talise, dengan menghadirkan inisiator dari pusat, seperti Mardani Ali Sera, Neno Warisman dan Sang Alang.
“Sebelumnya kami panitia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah mendukung serta mendoakan gerakan deklarasi ini,” kata Presidium #2019GantiPresiden Sulteng, Andi Akbar Panguriseng, Jumat (21/09) malam.
Akbar mengatakan, alasan penundaan deklarasi akbar tersebut, antara lain, adanya upaya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin membenturkan agenda deklarasi dengan tabligh akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) di Sulteng.
“Maka kami dari presidium dan panitia deklarasi mengambil langkah mengedepankan kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah untuk menunda agenda deklarasi,” kata Akbar, diamini Ketua Panitia Deklarasi Akbar, Ustadz Citrawan dam Sekretaris Edi Setiawan.
Namun kata dia, deklarasi akbar tetap akan dilakukan dalam rangka menganti Presiden secara konstitusional pada Pemilu Tahun 2019.
“Insya Allah deklarasi akan tetap dihadiri Neno Warisman, Sang Alang dan beberapa inisiator pusat lainnya,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dan menunggu instruksi dari dewan presidium pusat mengenai situasi saat ini.
Hal ini juga berkaitan dengan bergabungnnya Neno Warisman sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Pusat Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiga Salahuddin Uno.
“Maka, arah gerakan yang sebelumnya adalah #2019GantiPresiden, akan beralih menjadi #2019GantiPresiden sudah saatnya PRABOWO-SANDI,” imbuhnya.
Terkait itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Sulteng, Ustadz Sugianto Kaimuddin, mengatakan, penundaan deklarasi akbar tersebut juga berkaitan dengan agenda para deklarator pusat, termasuk Neno Warisman yang sangat padat.
“Namun pun demikian, seluruh panitia dan kami dari ormas terus melakukan komunikasi yang intens dalam persiapan ke depan,” katanya.
Terkait dengan adanya berbagai penolakan yang berbentuk demo maupun selebaran di media sosial, pihaknya menganggapnya sebagai dinamika masyarakat Indonesia yang punya hak di mata hukum untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum.
“Namun harapan kami, walaupun ada bentuk penolakan, kiranya tidak memaksakan kehendak dan tetap menghargai koridor hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sama-sama punya hak berpendapat dan yang penting harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi, intimidasi dan persekusi,” tuturnya.
Kepada seluruh panitia dan presedium yang sudah bekerja keras dan begitu kompak selama ini, pihaknya juga menghaturkan ucapan terima kasih dan harus tetap semangat. (IKRAM/FALDI)
