PARIMO – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto, menyoroti adanya peningakatan data kemiskinan saat pandemi virus corona atau COVID-19.
“Hal ini membuka mata kita semua, tumpang tindih data kemiskinan terkuak. Ternyata banyak warga Parimo yang layak mendapat perhatian pemerintah,” ungkap Sayutin, Ahad (17/05) malam.
Menurutnya, data yang ada di daerah itu masih menggunakan angka tahun 2015 dan tidak dilakukan verifikasi setiap tahunnya. Hal itu mengakibatkan sejumlah bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.
Hal ini terlihat dari penerima bantuan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Parimo, di mana banyak yang sudah tidak layak menerima, namun terdata akibat tidak adanya pembaruan oleh dinas terkait.
“Di lapangan, warga yang layak menerima itu dikesampingkan karena tidak masuk dalam data PKH, BNPT dan lalinnya sebagainya,” ucapnya.
Akibat ketimpangan ini, kata dia, perlu didorong untuk pemutakhiran data oleh dinas terkait agar tidak terjadi carut marut seperti saat ini, agar bantuan dari pemerintah, baik Bansos BLT Kemensos, BLT DD serta bantuan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Sayutin menegaskan, DPRD melalui Pansus COVID-19 akan mengawal penyaluran bantuan serta data-data kemiskinan yang hingga kini masih kontradiktif.
“Pansus akan bergerak dan terus mengejar. Yang terpenting adalah data, karena tanpa itu pasti terjadi ketimpangan dalam penyaluran di lapangan,” jelasnya.
Ia mengatakan, adanya data miskin yang bermasalah ini, menjadi PR bersama untuk diselesaikan, baik DPRD dalam tugasnya sebagai lembaga pengawasan dan pemerintah daerah agar segara menyelesaikan seluruh persolan agar masyarakat tidak menjadi korban dalam hal ini. (MAWAN)
