PALU – Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah yang baru, Daryanto, di Kantor Gubernur, Kamis (19/02).
Menurutnya, sejak awal menjabat, ia telah menekankan pentingnya penggunaan data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan program pemerintah daerah. Statistik resmi dari BPS menjadi rujukan utama dalam memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.
Gubernur bahkan mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membenahi dan melengkapi basis data masing-masing. Ia memberikan penekanan khusus kepada para kepala dinas agar dalam 100 hari pertama masa kerja, fokus utama adalah pendataan secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting agar program bantuan dan pembangunan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan warga serta menentukan prioritas intervensi.
Ia juga mencontohkan sektor UMKM yang harus memiliki data lengkap sebelum bantuan disalurkan. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan berisiko tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Selain itu, keberhasilan pembangunan daerah, lanjutnya, harus diukur melalui indikator resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap rapat koordinasi bersama para bupati, pemaparan data menjadi bagian penting untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah strategis.
Melalui penguatan sinergi dengan BPS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kebijakan pembangunan semakin berbasis data dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
