PALU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng Muh. Masykur meminta Gubernur setempat segera membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola dana abadi Migas dan Mineral.
Permintaan ini disampaikan Masykur berkaitan sedang digarapnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Partisipating Interest 10 Persen Hulu Minyak dan Gas.
“Pemprov harus membentuk BLUD sebagai fungsi pengelola investasi, tabungan regenerasi dalam bentuk dana abadi atas sumber daya alam dari dua sektor vital, Migas dan Mineral,” jelas Masykur, Senin (12/03).
Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menghindarkan daerah ini dari apa yang disebut dengan “kutukan sumber daya alam”.
“Daerah kita ini harus memiliki perencanaan pengelolaan hasil sumber daya alam yang visioner, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dana Abadi Migas dan Mineral semacam tabungan masa depan yang bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil Migas, Mineral tambang, dan PI 10 persen. Kita ingin menghindari masa depan sulit bagi generasi kita sejak dini,” ujarnya.
Masykur menyebutkan, tahun 2017 lalu, PT IMIP di Morowali membayar pajak sebesar Rp1,7 triliun ke pemerintah pusat dari hasil hilirisasi nikel Morowali. Sementara dana bagi hasil Migas di Banggai mencapai Rp400 miliar.
Semua itu, kata dia, hanya akan menguap jadi belanja atau konsumsi semata tanpa bisa relevan dengan kesejahteraan rakyat, jika tidak ada pengelolaan dana abadi.
Baginya, pengelolaan dana abadi akan menjadi asuransi bagi rakyat Sulteng untuk menghindarkan kemiskinan masa depan.
“Kita harus belajar dari masa lalu. Dulu ebony dan hasil hutan dieksploitasi secara membabi buta tanpa rencana. Sehingga boros dan rentan dengan penyelewengan,” terangnya.
Masykur berharap, Gubernur dapat memahami misi ini untuk masa depan bersama generasi Sulawesi Tengah. (RIFAY)
